Rapid Test untuk Pontren di Jabar Segera Dilakukan

11

BISNIS BANDUNG- Pemerintah Provinsi  segera  mengadakan rapid test virus corona atau COVID-19 di pondok pesantren  (pontren) yang lokasinya berada di zona merah wabah tersebut.

“Breaking-nya kita akan mulai mengetes pesantren-pesantren yang berasrama dan didahulukan di zona merah. (Pemprov) Jabar akan selalu mengambil keputusan berdasarkan data,”  jelas Gubernur Jabar, Ridwan Kamil , Senin (6 April 2020).

Gubernur mengimbau pemerintah kota/kabupaten yang belum menyerahkan data hasil rapid test corona dengan lengkap, karena berdasarkan catatan pihaknya Pemprov Jabar telah mengirimkan 60 alat rapid test ke kabupaten/kota.

“Sudah dikirim lebih dari 60 ribu tapi laporan masuk baru 18 ribu. Ke manakah yang 50 ribuannya kan. Ini harus segera ditindaklanjuti. Saya imbau kepala daerah untuk mengecek ke dinkes masing-masing untuk melaporkan secepatnya,” kata dia.

Ia mengatakan semakin cepat data hasil rapid test tingkat kabupaten/kota masuk ke Pemprov Jabar maka akan semakin mudah pihaknya memetakan sebaran wabah virus corona di daerah ini.

“Dengan keberhasilan kita melakukan rapid test masif, kita menemukan pola baru di antaranya virus ini beredar di sekolah berasrama yang dikelola oleh lembaga kenegaraan,” kata dia.

Sementara itu, hingga saat ini desa-desa di Jawa Barat bergerak cepat menangani dan mencegah penyebaran COVID-19.

Pengoptimalan perangkat desa dengan membentuk Gugus Tugas Desa Siaga COVID-19 dilakukan, agar semua aparatur desa bahu-membahu melawan Severe Acute Respiratory Syndrome Virus (SARS-CoV-2), virus penyebab COVID-19.

Gugus Tugas Desa Siaga COVID-19 memiliki tiga tugas utama yakni pertama adalah mencegah penyebaran COVID-19. Beragam upaya pun dilakukan. Mulai dari penerapan physical maupun social distancing, sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), sampai memperketat pengawasan mobilitas warga yang masuk daerahnya.

“Kami mendata penduduk yang rentan sakit, penduduk yang datang, penduduk yang pulang mudik dari provinsi lain atau bahkan luar negeri, untuk mendeteksi penyebaran dengan memantau pergerakan masyarakat,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jabar Dedi Sopandi. (B-002)***