Realokasi Dana APBN Dan APBD Untuk Corona Sri Mulyani : Rp 121 Triliun Jadi Celah Korupsi

179

BISNIS BANDUNG –  Pemerintah akan merealokasi anggaran besar-besaran untuk menangani penyebaran virus corona di dalam negeri. Berdasar hitungan sementara, jumlah dana yang akan dialihkan mencapai Rp121 triliun.
Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 62,3 triliun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 56 triliun sampai Rp 59 triliun.

Kebijakan ini tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku, akan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai penggunaan APBN dan APBD tahun ini agar realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tak menjadi ‘temuan audit’.

Namun, Sri Mulyani menyebut , tak menutup mata bahwa kebijakan ini akan membuka celah korupsi bagi oknum-oknum tertentu. Ia menegaskan, pemerintah akan menindak tegas pihak-pihak yang mengambil keuntungan di tengah penanganan virus corona.
“Kami akan tegas kalau ada yang melakukan hal-hal untuk memanfaatkan situasi ini,” ujar Sri Mulyani, Kamis (26/3/20).
Dalam hal ini,  lanjut Sri Mulyani , pemerintah dituntut untuk mengawasi dengan ketat pelaksanaan pengalihan anggaran, baik di pusat maupun daerah. Jangan sampai pemerintah terlena dengan terus mengeluarkan kebijakan baru, tapi abai melakukan pengawasan. Sri Mulyani sebelumnya menyebut, beberapa pos yang bisa digeser penggunaannya adalah perjalanan dinas, belanja non operasional, honor-honor, dana yang terblokir dan output cadangan. Hanya saja, belum ada aturan pakem terkait hal tersebut.

Sementara ekonom Bank Permata, Josua Pardede menilai kebijakan penggunaan APBN dan APBD yang lebih longgar untuk penanganan kasus virus corona bisa saja dimanfaatkan oleh sejumlah oknum.

Alhasil, dana yang seharusnya disalurkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat demi meredam dampak virus corona terhadap ekonomi domestik justru berpotensi masuk ke ‘kantong-kantong’ yang tak seharusnya. Jika begitu, ekonomi akan sulit untuk diselamatkan.
“Ya manusia kan ada saja yang memanfaatkan. Makanya harus ada check and balances,” tutur Josua.
Dikatakan Kementerian Keuangan, sebagai lembaga yang mengontrol penuh anggaran negara mesti merinci lagi pos mana saja yang dapat dialihkan untuk penanganan virus corona. Dengan demikian, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) tak berpikir bahwa semua anggaran dapat dilakukan realokasi.
“Sehingga pemerintah pusat dan  daerah tidak menganggap semua belanja bisa ‘digelembungkan’ untuk penanganan virus corona,” ujar Josua.

Josua berpendapat pemerintah  harus memonitor lebih ketat bahwa penerima insentif atau bantuan karena virus corona ini sesuai dengan target yang ditetapkan. Menurutnya, pemerintah bisa menggunakan basis data yang sudah ada untuk sementara waktu.
“Sekarang pemerintah sudah memiliki data-data siapa saja penerima kartu sembako, penerima program keluarga harapan (PKH), dan bantuan sosial (bansos) lainnya. Gunakan itu dulu,” ujar Josua.
Jangan sampai, pemerintah sibuk memperbaiki data terlebih dahulu sehingga implementasi program bansos terganggu. Untuk proses pengawasan, pemerintah bisa bekerja sama dengan perbankan karena penyalurannya kini mayoritas dilakukan secara digital.

Ekonom UI , Rhenald Kasali menyatakan, kalau ada pihak-pihak yang mencoba mengeruk keuntungan di dalam keadaan darurat, betapa  jahatnya kalau orang melakukan itu.

“Sistem yang sudah ada  harus bekerja, misalnya mencegah barang yang didistribusikan jatuh ke pihak yang tidak membutuhkan, beli alat (untuk penanganan virus corona) tapi tidak dikontrol keluarnya,” ujar Rhenald. (B-003) ***