Reformasi Agraria Belum Bisa Atasi Ketimpangan dan Konflik Atas Lahan

3
Reformasi Agraria Belum Bisa Atasi Ketimpangan dan Konflik Atas Lahan

BISNIS BANDUNG– Kehadiran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) seharusnya dibentuk hingga  kabupaten/kota, namun nyatanya belum juga terlaksana sehingga pelaksanaan  reformasi agraria  tidak berjalan.

Data dari kementerian ATR BPN tahun  2019 menyebutkan pelaksanaan redistribusi lahan yg bertujuan untuk mengatasi ketimpangan tanah terealisasi 43%  serta mengenai konflik lahan berkurang sebesar 104,01%.  Namun jika dilihat

beberapa permasalahan yang terjadi, belum lagi masalah ketimpangan lahan, maka  perlu segera diperbaiki.

Sedangkan GTRA tersebut dikomandoi oleh presiden sebagai pemerintah pusat, dan dipimpin oleh gubernur di tingkat provinsi, serta dipimpin  oleh bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota.

“Dampak jika program tidak sesuai adalah ketimpangan kepemilikan lahan terus terjadi, konflik agrarian terus terjadi, dan kesejahteraan tidak dapat terwujud. Lahan objek reforma agraria (RA) diperuntukan bagi pertanian dan non pertanian,”  kata  Ketua Umum DPP  Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia – Popmasepi, Isya Anshori dalam perbicangan dengan Bisnis Bandung, Senin (19/4/2021).

Tanah yang diperuntukan bagi penggunaan pertanian adalah tanah bekas HGU dan penglepasan kawasan hutan, sehingga pelaksanaan RA juga dibarengi dengan program perhutanan social. Evaluasi terkait program ini sudah banyak dilontarkan, tapi nyataya belum terlaksana secara signifikan dalam mengentaskan konflik agrarian dan kesejahteraan petani.

“Political will tidak hanya dari pemerintah pusat, tetapi daerah,” tutur Anshori seraya menambahkan diketahui beberapa konflik agrarian yang terjadi pada warga adat Laman Kinipan di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah.

Konflik tersebut terjadi karena izin kepada perusahaan perkebunan sawit keluar di atas lahan warga. Di berbagai daerah lain seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, kasus perampasan wilayah hidup warga masih terus terjadi. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa program  reformasi agraria  belum dapat mengatasi ketimpangan lahan dan menyelesaikan konflik atas tanah.

Konsep reforma agrarian harus diwujudkan melalui dua hal, yang pertama yaitu aset reformasi, tentang legalitas aset berupa tanah bagi petani. Kedua yaitu akses reformasi mengenai proses yang lebih luas seperti akses terhadap sumberdaya alam, keuangan/modal, teknologi, pasar, tenaga kerja, hingga keberpihakan politik pemerintah. Jika kedua hal tersebut dapat diwujudkan, maka masalah ketimpangan kepemilikan tanah dan kesejahteraan petani dapat terpenuhi.

Mahasiswa Agribisnis Untirta ini menyatakan,  pembagian sertifikat tanah merupakan bagian dari reforma agrarian. Hal tersebut merupakan bentuk aset reformasi. Jika program berjalan dengan baik maka masalah konflik lahan akan teratasi, dan kesejahteraan petani pun dapat terwujud.

Manfaat bagi pemerintah adalah nilai NTP dan NTUP meningkat, otomatis pendapatan perkapita masyarakat tani pun meningkat, selain itu hal ini dapat mendorong produktivitas petani, bahkan dengan keberpihakan politik pemerintah, memungkinkan petani dapat memproduksi hasil panen yang berkualitas ekspor.

“Kita tahu wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi memiliki lahan yang sangat luas, disamping itu konflik dengan perusahaan sawit maupun pertambangan kerap terjadi. Hal ini mengharuskan gugus tugas reforma agrarian untuk segera dibentuk pada daerah tersebut. Dalam pelaksanaan reforma agrarian, dijelaskan mengena Tanah Objek Reaforma Agraria (TORA), ” katanya.

Isya Anshori mengungkapkan, dalam pelaksanaannya reformasi agraria meliputi redistribusi tanah dan legalisasi aset. Adapun objek redistribusi tanah tersebut berdasarkan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 meliputi : (a). tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak memohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir; (b). tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari bidang HGU yang berubah menjadi HGB karena perubahan peruntukan rencana tata ruang; (c). tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas tanah negara yang diberikan kepada pemegang HGU dalam proses pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya; (d). tanah yang berasal dari penglepasan kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.(E-018)***