Rencana Impor Beras Langkah tidak Tepat dan Mesti Ditelusuri

9
Rencana Impor Beras Langkah tidak Tepat dan Mesti Ditelusuri

BISNIS BANDUNG— Ketua Departemen Luar Negeri DPP Serikat Petani Indonesia, Zainal Arifin Fuad, STp mengemukakan, persoalan tidak sinkronnya data kembali menjadi persoalan. Klaim dari kementerian pertanian bahwa kita surplus beras ternyata tidak dibarengi dengan rencana dari kementerian Koordinator perekonomian.

Apabila  mengacu pada data yang dirilis BPS, disebutkan bahwa potensi produksi padi Januari – April 2021 diperkirakan mencapai 25,37 juta ton Gabah Kering Giling. Artinya potensi produksi beras sepanjang Januari – April 2021 mencapai 14,54 juta ton beras. Ini naik sebesar 3,08 juta ton dibandingkan tahun 2020 lalu. Jika mengacu pada data BPS ini, maka rencana impor beras harus dikaji lebih jauh urgensinya.

Zainal Arifin  menilai rencana pemerintah untuk melakukan impor beras merupakan langkah yang tidak tepat. Situasi di Indonesia saat ini tengah mendekati panen raya, sehingga secara tren akan  mengakibatkan penurunan harga. Tidak hanya itu, saat ini di tingkat petani harga gabah tengah merosot, akibat faktor cuaca yang mempengaruhi kualitas gabah.

Bahkan harga jual tersebut di bawah HPP Rp 4200. Selama bulan Februari nilai tukar petani tanaman pangan berada di bawah 100 ( 99, 21) yang menunjukkan rendahnya daya beli petani atau rendahnya kesejahteraan petani. Belum terdapat info resmi mengenai dari mana beras akan diimpor. Tetapi apabila mengacu dari tren mengenai impor pangan Indonesia dari tahun 2015 sampai 2019, negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Pakistan dan Myanmar menjadi importir utama.

Banyak faktor,  meski yang paling menonjol adalah terkait momentum waktunya. Di tahun 2021 ini, rencana impor berdekatan dengan waktu panen raya di berbagai wilayah Indonesia. Faktor lainnya yang menjadi masalah adalah impor selalu menjadi ‘jalan pintas’ untuk mengatasi permasalahan ketersediaan pangan di Indonesia.

Pemerintah berkali-kali luput  mengatasi persoalan mendasar yang masih dialami oleh petani pangan, seperti ketersediaan tanah sebagai faktor produksi, alih fungsi lahan pertanian pangan (khususnya sawah), sampai dengan perlindungan bagi petani, baik itu bantuan input pertanian maupun jaminan harga ketika memasuki panen raya seperti ini. Khususnya poin terakhir tengah dirasakan saat ini, harga gabah merosot di berbagai wilayah padahal biaya produksi terus-terusan naik.

Pemerintah berdalih ini merupakan antisipasi kebutuhan tahun 2021, khususnya untuk program bantuan sosial. Tetapi jika kita mengacu pada BPS memperkirakan untuk Januari – April 2021 produksi beras kita naik menjadi 14,54 juta ton. Ini juga diperkuat dengan situasi di berbagai wilayah yang tengah memasuki situasi panen raya. Artinya sejauh ini belum terlalu mendesak untuk dilakukan.

Terlebih lagi kita ketahui bersama pemerintah belum terlihat sungguh-sungguh untuk melindungi petani untuk memaksimalkan produktivitasnya. “Hal ini jelas akan menekan petani. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, momennya tidak pas, saat ini tengah memasuki panen raya. Harga beras pada musim panen akan rendah karena melimpahnya hasil panen, dan akan lebih rendah lagi bila beras impor masuk,” ujar Zainal Arifin Fuad STp kepada Bisnis Bandung, Senin (15/3/3021).

Kebijakan pemerintah melalui Bulog untuk menyerap gabah/beras dari petani menjadi penting. Selain itu, pemerintah juga perlu menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) karena merugikan petani. Bahkan di beberapa wilayah, seperti Tuban mendapati laporan harga di tingkat petani yakni Rp 3.700, ini berada di bawah HPP acuan nasional yakni Rp4.200. Ini bahkan tidak menutupi biaya produksi yang dikeluarkan petani.

“Perlukah kebijakan impor beras tersebut diaudit/ditelusuri? Perlu. Hal ini mengingat kebijakan impor pangan hanya akan merugikan petani dalam negeri. Jangan lupa, sektor pertanian masih menjadi andalan dan mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19 ini. Terlebih lagi, kebijakan impor pangan tidak sesuai dengan visi dari pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Lebih dari itu UU Cipta kerja no 11/2020 menempatkan impor pangan sebagai sumber penyediaan pangan – dan bukan menjadi  pilihan terakhir – yang dengan ini mengubah UU Pangan no.18/2012,” ucapnya.

Menjawab pertanyaan indikasi kongkalikong? Indikasi adanya spekulan/penimbunan? SPI melihat terdapat indikasi yang kuat mengarah ke sana. Lihat saja beberapa kasus korupsi yang menimpa pejabat di negara ini, terdapat banyak kasus terkait perizinan impor ataupun semacamnya. Inilah mengapa kebijakan impor ini perlu diaudit/ditelusuri lebih jauh. Pemerintah pada dasarnya sudah memiliki skenario terkait tata niaga pangan dengan Bulog sebagai Lembaga sentral untuk mengontrol tata niaga tersebut.

Kalau pun seandainya jumlah produksi cukup, namun bila tata niaga atau distribusinya tidak bagus, krisis harga pangan akan terjadi. Dalam hal ini menjadi tantangan bagi Bulog untuk berperan secara optimal dalam menyerap dan mendistribusikan produk petani dalam suatu operasi pasar. Oleh karena itu menjadi hal yang buruk bila krisis pangan karena tata niaga yang buruk akhirnya menjadi alasan untuk impor beras. Demikian tinjauan terhadap sub-sistem distribusi dari sistem pangan.(E-018)***