Revisi UU KPK Disponsori Mereka Yang Bermasalah Angin Segar Bagi Koruptor

0

BISNIS BANDUNG – Pengamat sosial politik Rocky Gerung menilai penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap Sjamsul Nursalim, tersangka korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), tak lepas akibat revisi UU KPK pada 2019 lalu yang didesain untuk memberi angin segar kepada koruptor  melalui penghentian kasus. Sebab, UU KPK lama melarang KPK untuk menerbitkan SP3.

Ditegaskan Rocky, revisi UU KPK karena memang UU itu disponsori oleh mereka yang bermasalah. Jadi waktu kita kritik ,  semua orang menganggap bahwa ujungnya pasti kewenangan KPK bukan dikurangi tapi ditambah untuk melindungi koruptor.

Rocky menyebutkan, struktur politik ekonomi memang bergerak untuk meloloskan UU KPK. ”Kalau kita pakai analisis struktural, kekuasaan hanya sekadar menjadi calo. Hanya  calo, agen dari oligarki,” sebut Rocky. dalam kanal Youtube miliknya, dikutip Senin (5/4/2021). Sementara partai politik hanya sekadar tukang tadah. “Yang mengesahkan UU KPK itu partai-partai. Sekarang mereka jadi tukang tadah dari kasus BLBI. Mereka dapat, baru bikin UU itu,” lanjutnya.

Penilaian serupa juga datang dari mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah dengan nada satire. Menurut dia, SP3 Sjamsul Nursalim merupakan salah satu bukti “manfaat” revisi UU KPK.

“Para tersangka korupsi memang perlu berterima kasih pada pihak-pihak yang telah melakukan revisi UU KPK. Hari ini, KPK mengumumkan kasus perdana yang di-SP3, kasus yang sebelumnya disidik dengan indikasi kerugian negara Rp4,58 triliun,” kata Febri melalui akun twitter miliknya, baru-baru ini. KPK beralasan, penghentian penyidikan dilakukan sebagai bentuk kepastian hukum dalam proses penegakan hukum. “Penghentian penyidikan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU KPK , ”ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat mengumumkan SP3 Sjamsul Nursalim.

Baca Juga :   PUTARAN KE-4 KEJURNAS MLDSPOT AUTO GYMKHANA Di Sirkuit Pasir Hayam Cianjur Diikuti 153 Starter

Maki menggugat

Sementara itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) siap mengajukan gugatan praperadilan untuk membatalkan SP3 Sjamsul Nursalim.

“MAKI akan mengajukan gugatan praperadilan untuk membatalkan SP3 tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” ungkap Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui keterangan tertulis, Jumat lalu.

Boyamin mengatakan, ada beberapa alasan mengajukan praperadilan, salah satunya, putusan bebas Syafrudin Arsyad Tumenggung tidak bisa dijadikan dasar SP3 karena NKRI menganut hukum pidana kontinental warisan Belanda, yaitu tidak berlakunya yurisprudensi. “Artinya, putusan atas seseorang tidak serta merta berlaku bagi orang lain,” tutur Boyamin menegaskan.

Menerbitkan SP3, menurut Bonyamin, seharusnya KPK tetap mengajukan Sjamsul ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan sistem in absentia atau sidang tanpa hadirnya terdakwa. MAKI merasa keadilan masyarakat tercederai dikarenakan SP3 diberikan kepada orang yang kabur dan buron,” tambah Bonyamin. (B-003) ***