Rivanlee : Mahfud MDJauh Dari Penegakan HAM Tidak Bisa Diharapkan Setelah Berada Di Lingkaran Kekuasaan

63

BISNIS BANDUNG – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD disebut memperkeruh suasana karena cuitannya di akun resmi (@mohmahfudmd) mengenai penangkapan tokoh adat di Kalimantan Tengah, Effendi Buhing.

Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( KontraS) Rivanlee Anandar mengatakan, pihaknya melihat Mahfud cenderung mengonfrontasi publik dan bukan pada posisi meluruskan suatu kasus.

“Malah memperkeruh seolah-olah penangkapan pak Buhing tak masalah. Seolah-olah mempertentangkan apa yang disampaikan publik dari kabar yang ia dapat,” kata Rivan .

Padahal, lanjut Rivan, Mahfud memiliki kewenangan untuk menelusuri lebih lanjut dari segi kepolisian. Namun, sikap tersebut dinilainya jauh dari kata penegakan hak asasi manusia (HAM) yang harusnya merupakan tupoksi dari Mahfud yang menjadi pejabat publik.

“Ini kan terjadi rentetan dari Ternate dan NTT yang mana aktornya polisi dan pemda. Kalau aktor polisi harusnya gunakan dong Pak Mahfud kewenangannya dalam mengontrol kerja polisi,” ujar Rivan.

Rivan menyebut, sejak awal periode kepresidenan Joko Widodo (Jokowi), HAM bukanlah sebuah isu seksi untuk diperjuangkan. Termasuk  tokoh-tokoh yang sebelumnya aktif bersuara soal penegakan HAM , kini tak bisa diharapkan setelah berada di lingkar kekuasaan, termasuk Mahfud MD yang sebelumnya adalah seorang yang vokal terhadap pelanggaran HAM di Indonesia dan konsen dalam penegakkan hukum.

“Ya memang di dalam periode pertama pemerintahan Jokowi , kita sudah menyimpulkan bahwa hal itu sudah tidak dapat tempat demokrasi. Konsekuensi itu yang masuk ke dalam lingkaran tersebut berimplikasi yang sama. Mereka tidak akan memperdulikan HAM,” ungkap Rivan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/9).

Sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan penangkapan paksa Effendi Buhing. Kejadian tersebut diketahui lewat video yang diunggah akun Twitter @walhinasional, Kamis (27/8).

Namun, setelah mendapat kritik dari masyarakat, polisi membebaskan Buhing. Bersamaan dengan itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengunggah pernyataan Buhing.

Merespons petisi yang meminta pelepasan Effendi Buhing, seorang yang ditangkap karena (beritanya) mempertahankan tanah adat maka dengan ini saya infokan bahwa yang bersangkutan sudah tidak ditahan. Dan bukan kasus tanah adat tapi kasus pencurian yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengaku disuruh Buhing,” kata Mahfud dalam kicauannya pada 28 Agustus lalu.

Dalam lanjutan cuitannya, Mahfud menyebut masyarakat yang awalnya memprotes penangkapan Buhing karena mempertahankan tanah adat justru mempermasalahkan video pengakuan Buhing yang dirinya unggah.

Mahfud bukan menteri ekonomi

Sementara itu, Effendi Buhing dalam acara Mata Najwa yang disiarkan langsungTrans7 pada Rabu (2/9) malam menjelaskan latar belakang video yang diunggah Mahfud usai dirinya dibebaskan polisi.

Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan itu mengaku diminta polisi membuat pernyataan untuk meredam amarah publik. Pernyataan Buhing yang direkam tersebut juga menjadi syarat bagi dirinya agar bisa bebas.

“Polres meminta buat testimoni yang akhirnya menyejukkan semua orang. Saya tangkap bahwa jangan membuat statement memperkeruh suasana,” ujar Buhing.

Buhing mengaku saat itu tak tahu video penangkapan dirinya sudah viral dan suasana menjadi panas. Ia ketika itu masih mendekam di Polres Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Buhing mengatakan, kejadian sebenarnya tak seperti yang ia akui dalam video tersebut. Buhing sendiri merasa diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian. Ia mengaku, sebenarnya tidak mau mengikuti perintah polisi untuk berbohong. Namun, hal tersebut tetap ia lakukan agar bisa bebas dari tahanan terlebih dahulu.

Di sisi lain ,Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD tidak membuat panik masyarakat mengenai resesi ekonomi akibat pandemi virus corona (Covid-19).

“Terlebih, Mahfud  kan bukan menteri yang mengurusi sektor perekonomian,” ujar Arief.

“Jadi tolong menteri Jokowi jangan bikin gaduh terkait keadaan ekonomi nasional, kerja saja percepat semua program penyelamatan ekonomi nasional, ” kata Poyuono lewat siaran pers, Senin (31/8).

“Jangan malah nakutin masyarakat dengan data-data yang enggak benar,” tambah Arief. (B-003) ***