Rocky : Silahkan Mengkritik Pemerintah Tapi Setelah Ngomong Dijerat UU ITE Dan Bareskrim

62

BISNIS BANDUNG – Pengamat politik, Rocky Gerung menilai ucapan Presiden Joko Widodo  sebagai paradoks. Jokowi seolah menutup mata akan berbagai kasus pembungkaman kebebasan berpendapat yang selama ini terjadi.

“Seolah-olah bilang silakan kritik, oke, anda boleh ngomong. Omongan anda dijamin oleh kebebasan, tapi setelah anda ngomong kami tidak jamin kebebasan anda, kira-kira begitu.  Setelah ngomong kebebasannya ditunggu oleh UU ITE.

Rocky menyebut, Jokowi berusaha untuk memberikan semacam sinyal bahwa kami tidak anti kritik, tapi di saat yang sama, dia suruh orang untuk perkarakan si pengritik. Itu paradoks,” ujar Rocky dalami kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu ( 10/2/21).

Dietgaskan Rocky, Jokowi seolah menutup mata akan berbagai kasus pembungkaman kebebasan berpendapat yang selama ini terjadi. “Jadi seolah-olah bilang silakan kritik, oke, anda boleh ngomong. Omongan anda dijamin oleh kebebasan, tapi setelah anda ngomong kami tidak jamin kebebasan anda, kira-kira begitu.  Setelah ngomong kebebasannya ditunggu oleh UU ITE, ditunggu oleh Bareskrim,” ujar mantan dosen Filsafat Universitas Indonesia itu.

Jika Jokowi serius dengan ucapannya, lanjut Rocky, seharusnya semua tahanan politik dibebaskan dan tidak ada buzzer-buzzer yang dikerahkan untuk menyerang pengkritik pemerintah.

“Ini kan tidak. Dendamnya (kepada pengkritik) didelegasikan pada buzzer dan tokoh-tokoh yang membenci oposisi. Ini permainan dua muka yang berbahaya,” ungkapnya.

Menurut Rocky, sinyal bahwa pemerintahan tidak anti-kritik yang disampaikan itu palsu dan publik pun tidak akan mempercayai hal tersebut. Sehingga, omongan itu hanya jadi bahan tertawaan.

“Itu kalau kata orang Betawi baca hedaline itu, Presiden minta dikritik, itu komentarnya muke gile lu,” tuturnya. Menurut Rocky, pernyataan Jokowi minta dikritik hanya omongan kosong di tengah semakin sempitnya ruang kebebasan berpendapat.

Baca Juga :   DPRD Jabar 2019-2024 Resmi Miliki Alat Kelengkapan Dewan

Kerap dibungkam

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Damar Juniarto juga menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah. Kebebasan berpendapat dijamin konstitusi. Namun yang menjadi masalah, faktanya ruang kritik itu justru kerap dibungkam.Pernyataan itu tidak disertai dengan jaminan perlindungan kebebasan. Kita dikepung oleh regulasi yang membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi itu sendiri,” ujar Damar , Rabu malam, (10/2/2021) yang dikutip Bisnis Bandung.com dari Tempo.co .

SafeNet menyebut sejumlah aturan yang dinilai membuka celah pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Di antaranya; Pasal 26 UU ITE; Pasal 27 ayat 1 UU ITE; dan Pasal 40 UU ITE terkait blokir konten. Kemudian, Pasal 40 ayat 2b UU ITE terkait internet shutdown.

Selanjutnya, Pasal 27 ayat 3, Pasal 28 ayat 1 dan 2, Pasal 29 UU ITE; KUHP 310-311, 156, 156a yang dinilai berpotensi dipakai untuk kriminalisasi ekspresi. Pasal karet dinilai paling banyak terdapat di UU ITE.

Studi koalisi masyarakat sipil mengunkapkan, sepanjang 2016-2020, tingkat penghukuman dengan UU ITE sangat tinggi, yakni; 96,8 % (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan 88 % (676 perkara). Dari situ kan orang tentu berhitung, kalau menyampaikan kritik, apa jaminan saya tidak terciduk UU ITE? Kan tidak ada jaminannya,” ujar Damar. Pemerintah diminta tidak hanya mengimbau masyarakat kritis, namun juga harus menjamin kebebasan masyarakat dalam berpendapat. “Masyarakat jadi dilematis. Kalau bersuara masuk penjara, kalau tidak bersuara praktek buruk itu terus ada,” ujarnya. SAFEnet mendorong pemerintah segera revisi terhadap UU ITE yang dinilai telah menyimpang jauh dari semangat awalnya, yang kini banyak digunakan kalangan yang mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan lawan politiknya. “Sekali lagi, imbauan agar masyarakat kritis tanpa disertai tindakan untuk memperbaiki regulasi atau hukum yang membatasi ruang kritik itu, saya rasa akan jadi sekadar lip service atau janji di bibir saja,” tuturnya.

Baca Juga :   Delapan Pabrik Mobil Di Indonesia Terdampak Corona Stop Produksi

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk lebih aktif dalam memberi masukan dan kritik pada pemerintah. Hal ini, kata Jokowi, adalah bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. “Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya-upaya perbaikan perbaikan,” kata Jokowi, Senin lalu. (B-003) ***