RUU CK Berimbas Pula Pada Kerusakan Lingkungan Sejarah Mencatat Kontribusi Para Wakil Rakyat Dan Pemerintah

12

BISNIS BANDUNG – Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan, Muhammad Teguh Surya mengatakan,  dampak kerusakan lingkungan jika Rancangan Undang-undang Cipta Kerja disahkan. Sejarah akan mencatat kontribusi para wakil rakyat yang turut mengesahkannya dan pemerintah yang begitu getol untuk memastikan RUU ini disahkan

Teguh mengatakan terdapat beberapa provinsi yang bakal kehilangan hutan lebih cepat jika RUU Cipta Kerja  disahkan.

“Kalau kita baca dokumen RUU Ciptaker yang beredar di ruang publik, kita bisa melakukan analisis dan memprediksikan jumlah provinsi yang akan kehilangan hutan alam lebih cepat,” ujar Teguh dalam webinar ‘Cegah Deforestasi Untuk Indonesia Yang Lebih Sehat’, Kamis (24/9/2020).

Provinsi yang diproyeksikan akan kehilangan hutan alam lebih cepat antara Jawa Tengah, Bangka Belitung, Sumatera Selatan dan Jambi serta Riau .

“Bisa dihitung secara matematis, ada 5-10 provinsi akan kehilangan hutan lebih cepat,” tutur Teguh.

Dikatakan, kerusakan hutan memberikan kontribusi signifikan pada meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan.Teguh menilai pada RUU Cipta Kerja ada pasal yang melemahkan Setgab perlindungan hutan dan lingkungan. Ini merupakan indikasi pelonggaran terhadap pengawasan pelestarian hutan.

“Sejarah akan mencatat,  jika RUU Cipta Kerja disahkan, hutan akan berkurang lebih cepat, intensitas karhutla serta bencana lain yang meningkat lebih cepat,” ujar Teguh.

“Terkait hal ini, sejarah mencatat pulakontribusi para wakil rakyat yang turut mengesahkannya dan juga pemerintah yang begitu getol untuk memastikan RUU disahkan,” ungkap Teguh.

Selanin itu ditegaskan Teguh , pihaknya juga menyoroti minimnya komitmen pemerintah terhadap pemulihan lahan gambut. Hal itu ditandai dengan belum jelasnya pengembalian tugas Badan Restorasi Gambut yang tugasnya akan berakhir tahun ini.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas, mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) sudah mencapai 95% yang telah disepakati di tingkat Panja. Sisanya  klaster ketenagakerjaan sebagai klaster terakhir yang menjadi pembahasan di Badan Legislasi.

“Ada beberapa materi pending di beberapa UU sektor yang masih harus dibahas dan ni mudah-mudahan bisa masuk ke klaster yang terakhir yakni Bab 4 tentang Ketenagakerjaan,” ujar Supratman dalam diskusi virtual bertema “Menimbang Urgensi Omnibus Law di Masa Pandemi” yang diselenggarakan ILUNI UI, Kamis (24/9/2020). (B-003) ***