Omnibus Law Cipta Kerja Jangan Ingkar Disabilitas

18
Omnibus Law Cipta Kerja Jangan Ingkar Disabilitas

BISNIS BANDUNG— Dalam Undang-Undang no 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas di antaranya  menyediakan sarana prasarana termasuk bangunan gedung yang ramah disabilitas.

“Amanah dalam undang-undang  mewajibkan aksesibilitas,  tetapi dalam omnibus law  malah dihapuskan , kami sangat khawatir  bisa menghambat upaya perwujudan kesetaraan hak  para penyandang disabilitas,” kata mantan Ketua Panja RUU Disabilitas tahun 2014  kepada Bisnis Bandung hari ini  di Bandung.

Pasal 25 dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja  mengubah beberapa ketentuan terkait prasyarat mendapat izin dan sertifikat laik fungsi sebelum mendirikan bangunan dan gedung, termasuk di antaranya menghapus pasal 27 dan pasal 31 UU No 28 Tahun 2002 yang secara khusus memberikan kewajiban aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia.

Semua ketentuan berupa Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) ini kemudian dijanjikan akan dimuat di dalam Peraturan Pemerintah. Bahkan berbagai proses ini akan dipercepat pula lewat jalan kemudahan pengurusan secara online.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Fraksi PKS ini kembali mengingatkan. “Dengan adanya ketentuan definitif dalam undang-undang saja kita masih sering menemukan kelolosan banyak bangunan yang tidak sesuai prasyarat UU No 28 Tahun 2002. Apalagi kalau tidak tertera di dalam undang-undang, tentu semakin tidak ada rasa keharusan memenuhi ketentuan sebelum mengajukan permohonan perizinan dan sertifikat laik fungsi ini.”

Ledia  memberi contoh langsung pada Gedung DPR/MPR RI. “Gedung DPR ini misalnya, saat kami membahas Undang-Undang no 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, saat itu tahun 2015, saya tanyakan, apakah Gedung DPR ini memiliki sertifikat laik fungsi? Dijawab secara tegas oleh orang PU ada, tetapi pada kenyataannya Gedung DPRI RI ini kan tidak ramah disabilitas, juga lansia.

Bahkan toilet yang ada tidak bisa dimasuki pengguna kursi roda. Jadi di mana letak laik fungsinya sementara ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu syarat aksesibilitas yang padahal tercantum dalam undang-undang? Sampai akhirnya baru dalam satu dua tahun terakhir mulai direnovasi, dibuat sarana-sarana yang akan mengakomodir aksesibilitas tersebut, dibuat ramp dan saat ini tengah dibuat eskalator.”

Karena itu, menurut  legislator  dapil Kota Bandung dan Cimahi ini  menegaskan bahwa bila segala ketentuan prasayarat akan dimasukkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah maka NSPK nya haruslah berisi semua rincian teknis secara lengkap dan rinci.

Ledia  menegaskan agar Sertifikat Laik Fungsi tidak hanya diberikan sekali untuk selamanya melainkan harus ada evaluasi secara berkala.

“Pemberian Sertifikat laik fungsi (SLF) pada dasarnya harus jelas standarnya, nampak identifikasi resiko historisnya, dan harus nampak pula tingkat kepatuhannya. Maka SLF ini harus pula dievaluasi secara berkala untuk mengantisipasi perubahan-perubahan baik secara fisik bangunan maupun peraturan. Kalau ini dilakukan kita bisa bersama mencegah RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini hadir dengan meninggalkan para penyandang disabilitas di luar kepedulian kita,” tuturnya. (E-018)***