Saat Sidang Virtual, Jaksa Tidak Boleh Di Ruang Terdakwa Pihak JPU Harus Berada Di Ruang Sidang Pengadilan

146

BISNIS BANDUNG – Kuasa Hukum eks Pimpinan FPI Rizieq Shihab, Munarman mengungkapkan, sidang yang digelar secara virtual dirasakan pihaknya sering mengalami kendala teknis seperti gambar dan suara yang tidak terdengar jelas. Bahkan dalam pembacaan dakwaan oleh JPU pada sidang pekan lalu, Rizieq Shihab tak bisa mendengarkan keseluruhan dakwaan karena suara terputus-putus. Sebab itu pihaknya mengajukan tiga alasan kliennya mengajukan sidang secara langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Sidang tersebut yang digelar secara virtual dan berbuntut protes dari kubu Rizieq.  “Sidang online hanya bisa dilakukan kalau ada keadaan tertentu sesuai Perma Nomor 4 Tahun 2020. Misalnya pandemi seperti ini, tetapi itu pun atas usulan tiga pihak, yaitu JPU, kuasa hukum, dan terdakwa,” ujar Munarman di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (23/3/21).

Dikemukakan Munarman , usulan itu harusnya disampaikan oleh tiga pihak dalam sidang pertama yang digelar secara langsung. Namun dalam sidang ini, sejak pertama digelar pihak Pengadilan langsung mengadakan sidang virtual.

“Jadi bukan yang pertama online, tapi offline dulu, ada yang ajukan permintaan, hakim pertimbangankan, baru bisa dilakukan,” ujar Munarman.

Alasan kedua, Munarman menegaskan,  dalam sidang yang digelar secara virtual pihaknya sering mengalami kendala teknis seperti gambar dan suara yang tidak terdengar jelas. Bahkan dalam pembacaan dakwaan oleh JPU pada sidang pekan lalu, Rizieq Shihab tak bisa mendengarkan keseluruhan dakwaan karena suara terputus-putus.

PN Jaktim tak Berwenang

Alasan terakhir, Munarman menyebut,  berdasar Perma Nomor 4 Tahun 2020, saat sidang virtual digelar pihak JPU tidak boleh ada di ruang yang sama dengan terdakwa. Pihak JPU, menurut Munarman, harus berada di servernya sendiri atau di ruang sidang Pengadilan. “Jadi sudah banyak sekali pelanggaran yang terjadi. Bahkan Permanya sendiri dilanggar. Karena itu supaya pelanggaran tidak terjadi, penzoliman dan hak HRS tidak makin banyak yang hilang, sebab itu kami meminta persidangan dilakukan secara normal alias offline,” ujar Munarman.

Baca Juga :   Dari Coret-Coret, Sukses Bisnis Kerajinan Tangan

Dikemukakan Munarman, pihaknya juga menemukan banyak keganjilan dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum alias JPU.

Salah satunya adalah dakwaan penghapusan hak politik Rizieq Shihab, sedangkan persidangan ini kan mengenai pelanggaran protokol kesehatan dan kerumunan di Petamburan.

“Kasus ini ada penambahan pasal saat pembuatan dakwaan, seperti Pasal pembuatan Ormas dan ancaman hukuman untuk menghapus hak politik,” ujar Munarman di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (23/3/21).

Munarman menyebut ,  hal itu sangat ganjil dan memperjelas bahwa kasus ini merupakan perkara politik. Ia menduga ada motif politik tertentu untuk membungkam Rizieq Shihab dalam kasus ini. Keganjilan yang dituangkan dalam eksepsi itu adalah pemilihan lokasi sidang di PN Jakarta Timur. Menurut Munarman, kasus yang menjerat Rizieq terjadi di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Bogor.  “Jadi PN Jakarta Timur tidak berwenang, karena kejadiannya bukan di Jakarta Timur,” ungkap Munarman. (B-003) ***