Sanksi Pidana Alih Fungsi Lahan Pemberi Rekomendasi Ditindak Tegas

32

BISNIS BANDUNG –  Aparat  penegak hukum diminta untuk tegas  menerapkan sanksi pidana terkait alih fungsi lahan pertanian yang tidak sesuai ketentuan. Tak hanya pengusaha, pejabat daerah yang sembarangan menandatangani surat rekomendasi alih fungsi lahan harus di tindak tegas.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan, alih fungsi lahan pertanian saat ini sudah jadi musuh bersama. “Siapa yang melakukan alih fungsi lahan dan siapa yang ikut menandatangan dihukum lima tahun penjara,“ujaranya saat melepas ekspor komoditas pertanian di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Sabtu (11/1/2020).

Dijelaskan Syahrul, hal yang terkait dengan alih fungsi lahan tertera dalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Bahkan, jika ada unsur konspirasi dalam alih fungsi tersebut, hukumannya bisa mencapai 7 tahun penjara.

“Itu adalah undang – undang. Oleh karena itu, saya minta kepolisian dan aparat lain menegakan UU itu. Siapa pun yang terlibat harus dihukum,” kata Syahrul.

Terkait alih fungsi lahan, Wabup Kab Bandung Gun Gun mengatakan, Pemkab Bandung  saat ini terus menyempurnakan Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

“Kita ada Perda LP2B, tetapi memang sanksinya masih sebatas tindak pidana ringan (tipiring), sebab itu tindakan tegas sangat diperlukan dengan mengacu pada UU,“ujarnya.

Meskipun demikian, lanjut Gun Gun , Perda direvisi untuk mewadahi aspirasi petani . Salah satunya masalah zonasi dalam penanaman komoditas.

Baca juga: WALHI JABAR Desak Penghentian Alih Fungsi Lahan KBU

Selain membatasi alih fungsi lahan resapan air yang menjadi lahan pertanian karena beresiko menimbulkan bencana. Zonasi tersebut, tambah Gun Gun , diharapkan bisa mengatur penanaman komoditas berbeda di setiap wilayah. Dengan demikian, setiap wilayah akan memiliki komoditas andalan masing – masing dan tidak berebut pasar satu sama lain.  (B-003) ***