Sejumlah LSM Melapor Tindakan Brutal Polisi Terhadap Pengunjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja Ke Komnas HAM 

648

BISNIS BANDUNG – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Arif Maulina mengungkapkan, tindakan represif yang diduga dilakukan aparat kepolisian terhadap pengunjuk rasa dari kalangan mahasiswa dan pelajar SMK/STM di depan Gedung DPR RI dilaporkan ke Komnas HAM.

Selain itu, mereka juga melaporkan adanya upaya menghalang-halangi akses bantuan hukum bagi mahasiswa dan pelajar yang ditangkap aparat selama demonstrasi menolak pengesahan UU KPK dan RKUHP berlangsung.

Arif Maulana menyebutkan, pendekatan yang dilakukan oleh aparat terhadap peserta aksi bukan hanya diduga represif. Sebab dari catatan LBH Jakarta selama memantau aksi unjuk rasa dari 24 hingga 30 September, apa yang dilakukan aparat sudah mengarah tindakan brutal.

“Catatannya tindakan represif ini sudah mengarah ke brutalitas. Termasuk pada tenaga medis yang  juga ikut ditangkap kemudian ambulansnya dirusak,” kata Arif di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu lalu.

Lebih lanjut, Arief mencontohkan, pada aksi demonstrasi 30 September lalu misalnya penanganan terhadap peserta aksi demonstrasi  dilakukan lebih agresif.

Arif menyebut banyak mahasiswa yang sebenarnya telah meninggalkan lokasi demo dalam jarak yang cukup jauh, namun aparat masih mengejar dan menangkap mereka.

Posko mahasiswa ditembaki

“Di Universitas Atmajaya, bahkan pos evakuasi bagi mahasiswa saja ditembaki gas air mata. Sebenarnya standar apa yang dilakukan oleh aparat ini? Seharusnya kemerdekaan menyampaikan pendapat dilindungi oleh negara,” ujar Arief.

Era Purnamasari, anggota tim Advokasi untuk Demokrasi menambahkan, ada upaya polisi untuk menghalang-halangi bantuan hukum kepada mahasiswa dan pelajar yang ditangkap.

Menurutnya, hingga kini apa yang disampaikan polisi hanya sebatas jumlah orang yang diitangkap tanpa ada penjelasan lebih lanjut mengenai alasan mereka ditangkap.

“Nah kepolisian mestinya menginformasikan ini. Sehingga ada akses publik untuk mendapatkan informasi. Sejak tanggal 24 September sampai sekarang akses ini relatif ditutup,” kata Era.

“Dan karena itu kita meminta Komnas HAM untuk datang turun (ke Polda Metro Jaya) memastikan ada akses-akses dan lebih jauh melakukan penyelidikan terhadap berbagai dugaan pelangggaran HAM yang terjadi sepanjang aksi unjuk rasa sejak tanggal 24 sampai 30 September ,” tambah Arief. (B-003) ***