Selain Sembako, Jasa Pendidikan Juga Dikenakan PPN Bhima : Hanya Kejar Penerimaan Pajak .

2

BISNIS BANDUNG – Pemerintah merevisi Undang-undang nomor 6 tahun 1983, perubahannya yakni akan mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN pada jasa pendidikan. Padahal sebelumnya, jasa pendidikan seperti sekolah tidak dikenakan pajak dikarenakan masuk kategori jasa bebas PPN.

Rencana pengenaan PPN bagi jasa pendidikan tertuang dalam draft Rancangan Undang-Undang Revisi UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sebelumnya isi ketentuan ayat (3) Pasal 4A sebagai berikut: Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: jasa pelayanan kesehatan medis , jasa pelayanan sosial , jasa pengiriman surat dengan perangko , jasa keuangan , jasa asuransi, jasa keagamaan dan jasa pendidikan.

Rencana pengenaan PPN pada jasa pendidikan menuai banyak  kritik dari berbagai kalangan. Sejumlah ekonom menilai wacana PPN sekolah bertentangan dengan arah pembangunan Presiden Jokowi di periode kedua yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pengenaan PPN niscaya akan mengerek biaya pendidikan dan membuat masyarakat miskin makin kesulitan mengakses ilmu pengetahuan.  Terlebih, jika pemberlakuan PPN di bidang jasa tersebut meliputi penyelenggaraan pendidikan sekolah di berbagai jenis dan tingkatan, mulai dari pendidikan umum, kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, pendidikan profesional, hingga pendidikan di luar sekolah.

“Akibatnya biaya pendidikan semakin sulit dijangkau masyarakat kelas bawah yang tidak mendapatkan fasilitas pendidikan gratis pemerintah,” ujar Bhima, Jumat (11/6).Jika kebijakan ini dilanjutkan, angka putus sekolah berpotensi semakin meningkat. Sebab, tanpa PPN saja biaya pendidikan sudah cukup mahal.

Pemerintah, lanjut Bhima, seharusnya sadar bahwa pendidikan Indonesia saat ini masih terlalu rendah untuk membangun manusia yang unggul. Ini tercermin dari skor PISA (Program for International Student Assessment ) , Indonesia yang masih berada di urutan 72 dari 79 negara.PISA merupakan penilaian yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan yang terdiri dari kemampuan membaca, sains dan matematika siswa berbagai negara di seluruh dunia.

Baca Juga :   Ratusan Hotel di Bandung Belum Berikan Dana CSR

“Salah satu masalah utama pendidikan di Indonesia karena akses pendidikan dan kualitas pendidikan yang belum merata. Akibatnya, kinerja SDM kita di bawah rata-rata dunia. Ditambah beban PPN, ya makin sulit lagi bagi anak-anak sekolah mengejar negara lain,”ungkap Bhima.

Sebab itu  ia mendorong pemerintah menyetop pembahasan pengenaan PPN sekolah dan kembali memberikan insentif besar-besaran terhadap berbagai upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia.

“Di banyak negara saja PPN pendidikan itu dikecualikan, kok di Indonesia mau dimasukan. Dasarnya apa ,saya kurang paham kalau hanya sekadar kejar penerimaan pajak . Pemerintah sepertinya tidak paham filosofi pembuatan aturan PPN kenapa pendidikan harus dikecualikan,” ujar Bhima menambahkan. (B-003) ***