Selama Semester I 2020 Pencurian  Uang Negara Dilakukan Para Koruptor Mencapai Rp 39 Triliun

5

BISNIS BANDUNG – Negara  mengalami kerugian sebesar Rp 39,2 triliun akibat pencurian oleh para koruptor sepanjang semester I tahun 2020. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, jumlah tersebut sangat besar dibandingkan dengan total denda yang dibebankan kepada para tersangka oleh hakim.

Jumlah itu terhitung sangat besar , bila  dibandingkan dengan total denda yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa yang hanya berkisar Rp102.985.000.000, serta uang pengganti sebesar Rp625.080.425.649, US$128.200.000 dan SGD2.364.315 atau sekitar Rp2,3 triliun.

“Praktis kurang dari lima persen kerugian negara yang mampu ditarik melalui instrumen Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Minggu pekan ini.

Kurnia menyebutkan, disparitas dari segi pemulihan kerugian keuangan negara pada semester I 2020 tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Pada semester I tahun 2019, menurut Kurnia, total kerugian negara akibat praktik korupsi sebesar Rp 2,132 triliun, sedangkan pengenaan uang pengganti hanya sekitar Rp183 miliar.

Hal ini, lanjut Kurnia,  menunjukkan bahwa majelis hakim belum memaknai bahwa kejahatan korupsi  mencakup sebagai financial crime yang  penjatuhan hukumannya mesti  berorientasi pada nilai ekonomi.

Dikemukakan Kurnia, pengenaan uang pengganti semestinya selalu melekat pada putusan hakim ketika menyidangkan sebuah perkara yang menggunakan Pasal terkait kerugian keuangan negara dalam dakwaan penuntut umum.

Namun demikian, Kuirnia mafhum kendala utama dari implementasi uang pengganti adalah saat terpidana lebih memilih untuk menjalankan hukuman subsider dengan dalih aset tidak mencukupi untuk membayarnya.

“Bahkan dikhawatirkan Penuntut Umum memberikan solusi alternatif, yakni membayar uang pengganti atau menjalani masa pidana penjara pengganti,” ujar Kurnia.

Disebutkan Kurnia, ada beberapa metode penyelesaian guna mencegah tindakan terpidana yang kerap kali menghindari pembayaran uang pengganti. Pertama, reformulasi pengenaan hukuman subsider dengan berlandaskan jumlah uang pengganti.Hal itu, menjadi salah satu persoalan klasik yang tak kunjung terselesaikan.

“Dalam pantauan ini, ICW mencatat sedikitnya terdapat 475 terdakwa yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti. Dari total tersebut, ditemukan 368 terdakwa yang dijatuhi sanksi berupa pidana penjara pengganti. Jika dirata-ratakan pidana penjara pengganti ini hanya 12 bulan penjara,” ungkap Kurnia.

Dalam konteks ini, menurut Kurnia, salah satu isu krusialnya, termasuk disparitas hukuman pidana penjara pengganti.

Sedangkan metode kedua dengan menggunakan konsep “sita jaminan” (conservatoir beslag) sebagaimana dilakukan dalam rumpun hukum perdata. Dalam konteks ini, menurut Kurnia, nantinya harta milik terdakwa harus disita sejak yang bersangkutan masih berstatus sebagai tersangka pada fase penyidikan. (B-003) ***