Sengketa Lahan Gunung Sembung Dibawa ke Ranah Hukum

54

BISNIS BANDUNG – Guna menertibkan dan menyelamatkan aset, khususnya  sengketa lahan  wilayah Gunung Sembung Kab.Purwakarta,   Pemdaprov  Jabar menggandeng Polda Jabar, Badan Pertanahan Negara (BPN)  hingga  Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK).

Menurut  Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Setda Provinsi Jabar, Eni Rohyani, lahan seluas 45 hektare milik Pemda Provinsi Jabar di Desa Malangnengah dan Desa Sukajaya diklaim oleh seorang pengusaha berinisial M.

Terlebih, sebagian lahan tersebut telah dijual untuk proyek kereta cepat  senilai Rp 13,7 miliar. Kemudian  menyewakan sebagian lainnya kepada kontraktor proyek kereta cepat senilai Rp  6 miliar.

Kasus  tersebut  akan dibawa  ke ranah hukum, mengingat adanya dugaan akte jual beli palsu. Pemprov Jabar sedang melaksanakan pelaporan terhadap akte jual beli yang dilakukan M.

“Kemudian ada pemalsuan akta jual beli ini oleh seorang PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara), dan kita juga mempersiapkan gugatan terhadap akte jual beli yang ada,”  tutur Eni dalam rapat kerja dengan anggota legislatif   yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Jabar, Bedi Budiman di Gedung DPRD Jabar, Senin (6/1/20).

Eni menyebutkan  pihaknya pun telah  mencopot papan informasi yang menyatakan bahwa lahan tersebut milik pengusaha M. Selanjutnya papan informasi tersebut dititipkan di Polsek setempat.

Saat ini, PemprovJabar sudah memegang bukti-bukti kuat yang akan dibuktikan secara hukum. “Bukti-bukti yang dikumpulkan) sangat, sangat kuat. Kita yakin sekali,” katanya.

Ketua Komisi I DPRD Jabar, Bedi Budiman mengungkapkan banyak isu lama yang kembali mencuat. Di antaranya masalah sengketa lahan Gunung Sembung Kabupaten Purwakarta  yang saat ini sedang berjalan di ranah hukum.

“Komisi tidak bisa mengintervensi jika sudah dalam hukum.  Setelah mendapatkan penjelasan kedudukannya, pihak komisi sepenuhnya menyerahkan kepada aparat hukum,” katanya.(B-002)***