Sertifikasi Tanah Dijadikan Unggulan Diklaim Sebagai Implementasi RA.

146

BISNIS BANDUNG — Bagian Kajian Saung Tani, Itmamul Wafa Sidiq mengatakan, dewasa ini reforma agraria banyak digaungkan oleh berbagai elemen masyarakat . Dari mulai para ahli, politisi, hingga para mahasiswa sebagai insan akademisi. Namun sangat disayangkan, ketika seluruh lapisan masyarakat membicarakan tentang reforma agraria , kata agraria yang menjadi sendi dasar berbagai kebijakan  tidak terucap oleh orang nomor satu di republik ini.

Dalam pidato visi Indonesia Maju, Jokowi sebagai kepala negara tidak menyinggung sama sekali kata agraria yang  punya hubungan erat dengan seluruh  elemen masyarakat. Pidato Presiden Joko Widodo terkait visi Indonesia 2019-2024, beberapa waktu lalu di SICC Bogor, Jawa Barat seperti tanpa beban, namun justru memperpanjang konflik. Lalu apa sebenarnya arti reforma agraria? Apa landasan hukumnya? Dan mengapa juga presiden seharusnya menyebutkan kata reforma agraria dalam pidatonya?

Dikemukakan Itmamul Wafa , hakikat reforma agraria (RA) adalah penataan kembali (pembaharuan) struktur pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah wilayah untuk kepentingan petani kecil, penggarap dan buruh tani . Landasan konstitusinya , yakni Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria. Presiden seharusnya menyebutkan kata agraria  karena  sebagai kepala negara harus bisa mengambil diksi kata yang masuk ke seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Merujuk pada data yang dirilis website atrbpn.go.id,  dalam pembahasan redistribusi tanah , penataan reforma agraria memberi kabar positif dengan hasil capaiannya pada tahun 2018.Program redistribusi tanah tercapai dan sudah diterbitkan 180.000 sertifikat dari target 350.000 (65%,) yang hingga akhir tahun ditargetkan mencapai 80%.

Secara umum kementrian atau lembaga yang terkait dengan pelaksanaan reforma agraria belum  maksimal. Realisasi kebijakan RA selama empat tahun masih jauh dari harapan masyarakat. “Ketimbang menjalankan redistribusi tanah (landreform), pemerintah Jokowi mengulang kesalahan yang sama pada rezim SBY. Sertifikasi tanah kembali dijadikan unggulan dan  diklaim sebagai implementasi RA,” ungkap Itmamul Wafa Sidiq.

Untuk bisa melakukan perwujudan RA , menurut Itmamul Wafa, perlu strategi jangka pendek dan jangka Panjang. Untuk jangka pendek pemerintah harus segera melakukan penyelesaian konflik agraria yang berdasarkan data  Konsorsium Pembaharuan Agraria terdapat di 444 jumlah desa dan 200 kota/kabupaten.

Sementara untuk jangka panjang, pemerintah harus menyelesaikan peraturan tumpang tindih yang berkaitan dengan reforma agraria, yakni kesemrawutan hukum dan kebijakan agraria.

Selain itu,  perbedaan persepesi tentang konsep agraria yang menghambat penyelesaian reforma agraria. Karena jika terjadi miskonsepsi, akan sulit dalam menyatukan persepsi untuk sebuah membuat kebijakan. Perihal kebijakan, pemerintah seharusnya membuat gugus tugas agraria di tiap-tiap provinsi agar penyelesaian konflik agraria lebih cepat. Walau ada kemungkinan munculnya kendala waktu program ini dijalankan. Seperti sulitnya menembus birokrat daerah, terbentur masalah keuangan dan yang utama harus adaa “political will” dari pemerintah sendiri.

Program reforma agraria  bukan hanya bisa berjalan, pengawasan pun harus ada. Ditegaskan Itmamul Wafa, apakah masih relevankah  reforma agraria saat ini dijalankan. ” Jika menguasai tanah, maka ia menguasai sumber-sumber kehidupan dan tentu menguasai pangan. Siapa yang menguasai pangan, maka dia menguasai manusia. Penguasaan sumber hidup atas manusia yang ingin dibawa oleh konsep reforma agraria, pungkas Itmamul Wafa Sidiq. (E-018)***