Tahun 2020 Terberat bagi Perjuangan Buruh

10
Tahun 2020 Terberat bagi Perjuangan Buruh

BISNIS BANDUNG– Ketua Umum PP FSP TSK SPSI, Roy Jinto mengemukakan, tahun 2020 merupakan tahun panjang perjuangan kaum buruh dalam memperjuangkan kesejateraan kaum buruh. Di tahun itu, pandemi Covid 19 mengakibatkan kesejateraan buruh semakin terpuruk dengan gelombang PHK dan buruh yang dirumahkan, ditambah lagi pengesahan UU Cipta Kerja yang mendegradasi hak-hak kaum buruh direpublik ini dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja agar tidak menaikkan upah minimum.

Roy Jinto mengatakan, yang mengakibatkan kesejahteraan kaum buruh semakin sulit, yakni karena kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kaum buruh. Sedangkan permasalahan pengawasan ketenagakerjaan sejak dulu itu persoalan yang terus dikritisi, karena penegakan hukum ketenagakerjaan yang tidak efektif, pengawasan yang lemah membuat kaum buruh semakin tidak berdaya memperjuangkan hak-haknya, jelas dengan pengesahan UU Cipta Kerja yang begitu cepat dan tergesa-gesa membuktikan legislatif tidak berpihak kepada kaum buruh.

“Trend PHK akan semakin meningkat dengan diberlakukannya UU Cipta kerja, karena UU tersebut memberikan kemudahan untuk mem PHK dan pesangon nya menjadi murah karna dikurangi, ditambah lagi pandemi Covid 19 yang terus menambah jumlah  PHK. PHK itu terjadi dengan banyak alasan, bisa karena pandemi, bisa karena ingin mengubah status hubungan kerja menjadi karyawan kontrak semua buruhnya dan ada juga perusahaannya tutup,” ujar Roy kepada Bisnis Bandung, Senin ini (22/02/2021).

Kaum pekerja/buruh di tahun 2021 tidak yakin kesejahteraan kaum buruh akan semakin baik, apalagi setelah UU Cipta Kerja disahkan dan akan berlaku di tahun 2021, nasib buruh akan semakin tidak jelas dan semakin terpuruk.

“Jelas bahwa kebijakan pemerintah memberlakukan Uu Cipta kerja akan mengakibatkan nasib buruh tidak semakin baik justru akan sebaliknya, hak-hak buruh didegradasi bahkan ada di hilangkan dalam uu Cipta Kerja. Kita berharap Presiden untuk segera membatalkan UU Cipta kerja melalui Perpu dan membuat UU ketengakerjaan yang berpihak dan melindungi hak-hak buruh, memberikan kepastian penghasilan, kepastian pekerjaan, kepastian jaminan sosial,” tuturnya.

Guna mendongkrak angka kesejahteraan buruh, menurut Roy maka pemerintah bersama DPR harus fokus pada penanganan covid 19, menyelesaikan persoalan ekonomi dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, membuat UU yang berpihak kepada rakyat dan kaum buruh khususnya. Modalnya pemerintah dan DPR harus mendegarkan aspirasi buruh, tidak membuat kebijakan yang hanya menguntungkan dunia usaha saja, investasi penting tapi jangan mengorbankan kaum buruh hanya untuk kepentingan investasi semata.  (E-018)***