Tekan Angka Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19 Perlu Intervensi Pemerintah

7

BISNIS BANDUNG— Peningkatan angka kemiskinan lebih signifikan di perkotaan lantaran  jumlah pekerja formal kian menyusut di masa pandemi. Paling banyak di sektor industri pengolahan, konstruksi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sektor pertanian.

Maka tak heran, tingkat pengangguran jauh lebih tinggi di kota, dibandingkan di desa.  sebut saja  jam kerja banyak berkurang serta adanya PHK,  begitu pula upah buruh atau karyawan ikut menyusut. Kenaikan yang signifikan diperkotaan dapat dilihat di data  “BPS  mencatat peningkatan kemiskinan di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Pada September 2020, kemiskinan di kota mencapai 7,88% atau naik 1,32% dari September 2019, sedangkan kemiskinan di desa mencapai 13,20% atau naik 0,60% dari periode sama tahun 2020, “ kata  Dosen Universitas Widyatama, Dwi Fauziansyah Moenardy., S.IP., M.I.Pol kepada Bisnis Bandung,  Senin (12/4/2021) di Bandung.

Kondisi  seperti ini, menurut Dwi  sangat diperlukan intervensi pemerintah dan bantuan-bantuan sosial untuk menekan angka kemiskinan yang meningkat akibat pandemi  Covid 19 ini. Perlindungan sosial yang digulirkan pemerintah mampu melindungi dan menahan angka masyarakat miskin di angka 10,19% karena jika tanpa perlindungan sosial yang digulirkan pemerintah maka angka kemiskinan Indonesia bisa melebihi angka tersebut.

“Penelusuran saya melalui kebijakan fiskal kemenkeu program pemerintah cukup efektif menyelamatkan lebih dari 5 juta orang miskin baru. Peran pemerintah sangatlah vital pada saat-saat seperti ini,” ujarnya.

Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) akan menjaga pendapatan masyarakat hal ini akan mempengaruhi dengan sendirinya daya beli masyarakat. Dengan adanya pendapatan maka masyarakat akan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Selain itu dengan adanya program vaksinasi di awal tahun menimbulkan optimisme  baru di masyarakat. Begitu pula adanya program insentif untuk dunia usaha yang akan membantu membangkitkan dunia usaha Indonesia dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tentunya yang pertama tetap melanjutkan program-program dari tahun lalu (PEN) untuk mendongkrak ekonomi masyarakat dan menahan dan mengurangi angka kemiskinan baru akibat pandemik Covid 19 ini. Selanjutnya untuk migrasi pemerintah harus bekerjasama dengan seluruh pihak terkait di  daerah untuk meningkatkan dan membuka lowongan pekerjaan di daerah-daerah serta meningkatkan program untuk sektor pertanian agar generasi-generasi milenial sekrang tidak cenderung berpikir untuk ke kota saja.

Tapi dapat mengembangkan daerahnya dengan program dan tujuan yang jelas dari pemerintah pusat dan daerah. Dan yang terakhir aturan yang ketat mengenai perpindahan penduduk agar dapat memutus penyebaran Covid 19 ke daerah-daerah dan menciptakan zona hijau lebih banyak lagi.

Dwi Fauziansyah  mengutarakan, salah satu faktor meningkatnya angka penyebaran virus corona disebabkan oleh adanya pergerakan warga migrasi/pulang kampung, pergerakan manusia secara masal.  Inilah penyebab utama meningkatnya angka positif corona.

Libur lebaran tahun 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan pelarangan mudik. Karena hal ini menjadi penyebab utama penyebaran virus dan juga diawal tahun 2021 Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan menutup akses bagi wisatawan asing yang akan berkunjung ke Indonesia. Kurangnya pemahaman warga terhadap bahaya corona menjadi faktor tersendiri migrasi/pulang kampung masih terjadi saat ini.

Secara ekonomi pergerakan migrasi ini membawa dampak positif karena aktivitas perekonomian di kampung halaman akan meningkat. Karena jumlah penduduk yang banyak serta pendapatan yang cukup besar dari kota-kota besar yang ada di Indonesia maupun dari luar negeri. Akan tetapi hal ini tidak berbanding lurus dalam faktor keamanan dan kesehatan.

Minimnya pemahaman warga terhadap resiko dampak corona ini yang menjadi faktor penentu. Selain itu risiko wilayah kampung halaman akan menjadi kluster barupun bisa saja terjadi bila  tidak ada strategi penanganan baik dari otoritas wilayah tersebut.

Mereka yang melakukan migrasi/pulang kampung  bekerja pada kegiatan formal pegawai yang bekerja di administrasi pemerintahan, pertanahanan, dan jaminan sosial.  Lalu, di jasa pendidikan, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makanan minuman maupun industri pengolahan.

Hal ini dikarenakan pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah sehingga para pelaku usaha mengalami kerugian dan berdampak pada pemutusan kerja dengan pegawai selain itu dikegiatan informal yang membutuhkan interakasi terdampak seperti supir angkot ataupun ojek online yang sekarang jumlahnya cukup signifikan dan sangat terdampat saat kebijakan pembatasan sosial diterapkan. Rata-rata usia dengan presentasi terbesar pada umur Angkatan kerja  15 tahun. (E-018)***