THR Berefek Domino kepada Perekonomian Rakyat Diuntungkan

11
THR Berefek Domino kepada Perekonomian Rakyat Diuntungkan

BISNIS BANDUNG— Penggelontoran THR sangat berefek domino terhadap perekonomian, baik untuk perkonomian nasional maupun regional.  Selain  meningkatkan daya beli masyarakat  mengimbangi kenaikan produksi nasional  juga meningkatnya demand  sekaligus supplai yang merupakan syarat dasar  pertumbuhan positif ekonomi nasional.

Kebijakan/peraturan pemerintah yang menetapkan penggelontoran THR paling lambat H-7, pertimbangannya yakni agar masyarakat menjelang lebaran bisa memenuhi kebutuhannya, sekaligus merangsang pasar untuk bergerak dinamis.

Jika ditemukan atau ada perusahaan/institusi terlambat membayar THR, sejujurnya dari sisi perusahaan (mikro) sebenarnya kebijakan ini menjadi beban tersendiri, karena belum pulihnya bisnis mereka. Jadi tidak ada yang salah.

Namun secara makro ini penting untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang akan berimbas pada makro ekonomi. Untuk kesulitan yang dihadapi oleh dunia usaha, pemerintah dan perbankan sudah mendukung dengan kebijakan skema pembiayaan dengan perlakuan khusus. Dengan adanya pemberian THR ekonomi nasional dan kehidupan ekonomi masyarakat secara menyeluruh diuntungkan.

“Bagi masyarakat bawah, THR sebagian besar bahkan seluruhnya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi lebaran. Dan ini dapat merangsang tumbuhnya produksi masyarakat, khususnya UMKM,” tutur pakar ekonomi  koperasi  dan UMKM, Prof Rully Indrawan kepada Bisnis Bandung, Senin (3/5/2021)

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Widyatama, Dwi Fauziansyah Moenardy S.IP,.M.I.Pol mengatakan  hubungan antara THR dan perekonomian Indonesia cukup signifikan, hal ini dikarenakan akan ada konsumsi tinggi di bulan Ramadhan dan idul fitri, hal ini dikarenakan penduduk muslim di Indonesia sebesar 87,2 persen dari total populasi penduduk Indonesia, mengacu pada hal ini dengan pemberian THR saat masa Ramadhan dan lebaran akan mendorong konsumsi yang tinggi dan dapat mendorong perekonomian negara.

Dwi mengatakan, satu hal yang perlu dipahami adalah THR itu adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada saat-saat momentum Hari Raya Keagamaan selain itu penetapan H-7 dan paling lambat adalah H-1 itu tidak lain adalah momentum yang dilihat dari karakteristik masyarakat kita yang mengalami peningkatan konsumtif mendekati hari lebaran, selain itu adapula budaya persiapan lebaran.

Dengan adanya kebijakan pemerintah paling lambat H-1 ini menjadi perlindungan pemerintah untuk pegawai swasta. Karena ada sanksi bagi perusahaan yang telat membayar THR pegawainya. Satu  hal yang perlu dipahami oleh perusahaan swasta adalah tidak semua perusahaan memiliki keuangan yang sehat dan dapat menopang bisnis perusahaan secara berkesinambungan.

Bila ada perusahaan yang menunda  atau tidak membayar THR untuk pegawainya salah satu alasannya adalah adanya kesulitan finansial hal ini perlu dipahami bersama. Jika demikian, perusahaan tersebut terancam sanksi berupa denda 5 persen dari total nilai THR, sanksi administratif, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Berdasarkan Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI) Marlison Hakim yang menyatakan bahwa jumlah uang tunai layak edar yang disiapkan oleh bank sentral pada Ramadan dan Lebaran 2020 sebesar Rp 157,96 triliun. Jumlah tersebut turun 17,7% bila dibandingkan dengan posisi uang tunai layak edar Lebaran dan Ramadhan tahun 2019.

Kala itu BI menyiapkan Rp 192 triliun. Untuk ditahun 2021 kemungkinan sama akan mengalami penurunan karena adanya pelarangan mudik. Kekhawatiran adanya uang palsu yang beredar pasti tentunya ada. Hal ini dikarenakan banyaknya uang yang beredar yang dikeluarkan oleh bank Indonesia. Hal ini perlu dicermati oleh seluruh masyarakat dan para pelaku usaha agar penggunaan uang palsu dapat diminimalisir.  (E-018)***