Tirta : Tak Kecuali Anak Presiden Tindakan Tegas Harus Diberlakukan Kepada Semua

19

BISNIS BANDUNG  – Relawan Covid-19 dr Tirta Hudhi  menyentil kegiatan kampanye anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo beberapa waktu lalu. Menurut dia, sudah seharusnya pemerintah tegas menegakkan protokol kesehatan agar upaya pencegahan penyebaran Covid-19 bisa optimal. Tindakan tegas itu diberlakukan kepada siapa saja, tak terkecuali anak seorang presiden.

Tirta menyayangkan maraknya pelanggaran protokol kesehatan dalam keseharian masyarakat. Dan yang terbaru dan paling menarik perhatian yaitu puluhan ribu massa saat menjemput Habib Rizieq Shihab dan beberapa kegiatan setelahnya. Tindakan tegas itu harus diberlakukan kepada siapa saja, tak terkecuali anak seorang presiden.  Dia  menyentil kegiatan kampanye anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo beberapa waktu lalu.
“Kalau mau bijak tegas, ayo tegas (kepada) semua. Jangan anak Presiden di Solo (kampanye tidak ditegur). Habib Rizieq tegur, semua tegur,” tutur Tirta dalam talkshow Indonesia Laywers Club, Selasa (17/11/2020).

Pernyataan Tirta menuai pujian dari sejumlah netizen di twitter, salah satunya akun @Techma_aditya. ”Keren, berani nyentuh anak presiden.. keren..,” tulis akun tersebut, Selasa (17/11/2020).

Tirta dalam cuitannya menegaskan dirinya netral dalam isu pelanggaran protokol Covid-19. Dia sendiri mengaku pernah dianggap melanggar protokol kesehatan hingga dicopot dari tim Satgas Covid-19. ”Saya ga takut kok kritik anak presiden kalo buat kerumunan. Lha emang salah. Saya dicopot dr satgas juni 2020 karena rangkulan, walau maskeran, saya trima. Lapang dada ! Sejak 2013 saya muallaf, guru ngaji saya kyai zum, ngajari saya banyak hal, salah satunya lapang dada,” tulis Tirta.

Lagipula, dokter yang juga influencer itu meyakini orang yang ditegurnya tidak akan marah. ”Mas gibran kan kawan saya d solo, ga bakal baper kalo saya tegur,” cuit dia.

Tidak dicampuradukan

Menanggapi polemik kerumunan massa pendukung Habib Rizieq Shihab. Pakar hukum dan pemerintahan dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Profesor Asep Warlan Yusuf menyebut, sejak kepulangannya ke Tanah Air, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu dieluk-elukkan pendukungnya hingga menimbulkan kerumunan massa dan menjadi sorotan publik. Bahkan, persoalan tersebut belakangan berbuntut tuntutan tanggung jawab kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah.
Dikemukakan Asep , dalam tataran pemerintahan, terdapat hirarki kewenangan sebagai landasan bagi pemerintah dalam menjalankan perannya. Kewenangan tersebut, menurut Asep, tidak dapat dicampuradukan. “Setiap pemerintahan berbeda kewenangannya, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota berbeda,” ujar Asep melalui telepon selularnya, Selasa (17/11/2020).
Oleh karenanya, lanjut Asep , semua pihak tidak bisa asal menyalahkan, termasuk menyalahkan pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan kerumunan massa pendukung Habib Rizieq. “Jadi, jangan ujug-ujug bilang gubernur bersalah, bupati atau wali kota bersalah, apa dasarnya? Jangan asal menyalahkan,” ujar Asep menegaskan

Dijelaskan, dalam menyikapi setiap dugaan perbuatan melawan hukum, perlu didahului sebuah kajian menyeluruh hingga diperoleh kesimpulan sebagai pembuktian hingga dinyatakan bersalah atau tidak.

“Ada lima faktor yang harus diperhatikan, yakni siapa pelakunya, aturan apa yang dilanggar, apa akibatnya, bagaimana pertanggungjawabannya, hingga penyelesaiannya,” ungkapnya.
Hal itu menurut Asep, berlaku pada institusi pemerintahan dalam menyikapi setiap persoalan, termasuk persoalan kerumunan massa pendukung Habib Rizieq. Pemerintah, dapat membentuk sebuah tim yang bertugas melakukan kajian untuk mendapatkan pembuktian .

“Misalnya Gubernur Jabar dituduh bersalah membiarkan kerumunan terjadi. Maka, mewakili Presiden, Kemendagri dapat membentuk tim dan melibatkan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan pembuktian apakah Gubernur Jabar memang bersalah atau tidak,” tambah Asep. (B-003) ***