Tolak UMP Jabar 2021 Buruh Ancam Mogok

25
Tolak UMP Jabar 2021 Buruh Ancam Mogok

BISNIS BANDUNG– Ketua Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia  Jawa Barat,  Roy Jinto Ferianto menyatakan buruh sangat kecewa  atas  surat edaran yang dikeluarkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  yang melarang gubernur menaikkan upah minimum tahun 2021.

Melalui n  surat edaran tersebut, banyak Gubernur yang tidak menaikkan upah minimum  tahun 2021, salah satunya Gubernur Jawa Barat tidak menaikkan UMP 2021. Padahal jelas SE bukan produk hukum yang harus dilaksanakan, tegasnya kepada Bisnis Bandung , ( 02/11/2020), di Bandung.

Roy Jinto menegaskan, penetapan upah minimum sudah cukup jelas, diatur dalam UU 13/2003 dan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Berdasarkan aturan, untuk menentukan upah minimum itu harus berdasarkan KHL, Inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Oleh karena itu, SE yang dikeluarkan oleh Menaker, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kenaikkan upah tahun 2021, bisa didasarkan pada proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021. Data yang dirilis oleh BI, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 sebesar 5,5%, menurut Pemerintah 5,0%  menurut IMF 6,1%,  menurut ADB 5,1% , word bank 4,8% data-data tersebut adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021. Angka-angka tersebut bisa dijadikan dasar untuk menetapkan upah minimum tahun 2021. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat tergantung pada konsumsi daya beli masyarakat, ketika pendapatan buruh lemah maka daya beli buruh akan turun sehingga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, bagaimana mungkin proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 bisa tercapai kalau daya beli masyarakat rendah bahkan mengalami penurunan”, ungkapnya

Roy Jinto mengimbuhkan, pada triwulan kedua pertumbuhan ekonomi Indonesia minus -5,32% sedangkan triwulan ketiga masih minus -1% lebih, padahal Pemerintah sudah menyalurkan subsidi upah (BSU) tapi masih minus, walaupun kecil minusnya sehingga Indonesia masuk resesi ekonomi, apalagi kalau tidak ada subsidi upah (BSU) mungkin minusnya akan lebih besar dari triwulan kedua.”Sekarang  dapat kita bayangkan dengan adanya subsidi aja masih minus pertumbuhan ekonomi, apalagi kalau buruh tidak naik upah atau upah nya turun, daya beli buruh pasti semakin merosot turun, karena kenaikkan upah salah satunya adalah untuk menjaga daya beli atau konsumsi kaum buruh”

Baca Juga :   Diikuti 105 Kendaraan Fourwheel Drive WJAOR XIX Heavy 2018 Berlangsung di Sumedang

Buruh menganggap UMP Jawa Barat tahun 2021 cacat hukum, karena hanya mempertimbangkan kondisi pandemi covid. Gubernur Jawa Barat tidak mempunyai rasa sensitifitas terhadap kondisi kaum buruh di Jawa Barat. “Kenaikkan upah minimum sangat dinanti-nantikan oleh kaum buruh untuk menjaga daya beli kaum buruh”, tegasnya.

Ia mengatakan, gubernur lebih berpihak terhadap keinginan para pengusaha yang menginginkan upah tidak naik,  padahal Gubernur DKI, Jateng  dan DIY tetap menaikkan upah minimum.

“Kaum buruh menyatakan menolak SE dan UMP 2021  dan meminta Gubernur  Jawa Barat  menaikkan Upah Minimum tahun 2021 minimal 8,51,%. Kaum buruh akan melakukan mogok daerah secara serentak di seluruh kab/kota juga akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor gubernur  dalam waktu dekat ini jika tuntutan tidak dikabulkan,” pungkasnya .  ( E-018)***