Tuntutan Buruh Kerap Ditangkal Kabar Hoax

16
Tuntutan Buruh Kerap Ditangkal Kabar Hoax

BISNIS BANDUNG–Sekretaris Aliansi Buruh Jabar,  Iyan Sopyan menegaskan,  pembahasan hingga pengesahan UU Cipta Kerja itu  sangat tertutup. Padahal ruang demokrasi syaratnya adalah partisipasi publik.

Dari   127 orang tim satgas Omnibus Law yang di dalamnya terdiri dari pihak pemerintah, akademisi, perwakilan parpol, pengusaha dan Kadin merupakan asosiasi pengusaha, sedangkan  serikat buruh dan kelompok yang terdampak lainnya sama sekali tidak dilibatkan.

Menurut  Iyan, sebagian besar serikat/organisasi buruh mendengar wacana Omnibus Law pada saat pidato pelantikan Presiden Jokowi periode ke-2, dalam pidatonya presiden waktu itu menyebutkan akan menerbitkan Omnibus Law yang fungsinya merevisi berbagai undang-undang sekaligus.

Namun ironisnya, sebelum draft Omnibus Law UU Cipta Kerja diserahkan pemerintah kepada DPR RI (12 Februari 2020), pimpinan serikat buruh sangat sulit mengakses undang-undang tersebut, bahkan tidak mengetahui apa yang ada dalam Omnibus Law tersebut.

“Setelah masuk ke DPR RI, mulai mengetahui adanya beberapa perubahan dari UU 13/2003, dan perubahan tersebut lebih jelek bagi kepentingan buruh meskipun perubahan-perubahan tersebut selalu disangkal tidak benar oleh pihak pemerintah dan DPR bahkan sampai setelah diketok palu pengesahan pada sidang paripurna DPR RI tanggal 5 Oktober, apa yang yang menjadi desakan/tuntutan buruh selalu ditangkal dengan bahasa hoax,”  tegasnya kepada Bisnis Bandung  di Bandung, Senin (26/10/2020).

Aliansi Buruh Jawa Barat beranggapan Omnibus Law dibuat sangat tertutup, jangankan publik dan pemerintah daerah, bahkan anggota DPR RI sendiri masih banyak yang tidak mengetahui isi Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Yang harus bertanggung jawab jelas pemerintah dan DPR RI, sebagai pihak yang menginisiasi dan berwenang mengesahkan undang-undang tetapi tidak melaksanakan prosedur sebagaimana mestinya sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu, menolak dan salah memahami isi undang-undang tersebut,” ujarnya.

Baca Juga :   Ditunggu Lulusan Universitas Berkualitas

Gelombang protes yang terus mengalir sampai dengan sekarang, jelas ini bukan hal yang wajar karena poin pentingnya adalah pemerintah telah gagal menyampaikan informasi secara baik kepada publik, tidak cakap berkomunikasi dengan public tapi mudah-mudahan tidak mencoba mengelabui public.

Jadi sebaiknya Omnibus Law UU Cipta Kerja dicabut dulu dan untuk membuat sebuah aturan yang benar-benar akan menjawab kebutuhan bangsa dan negara saat ini, buatlah aturan dengan melalui prosedur yang baik dan berikanlah kesempatan kepada pihak-pihak yang terkait untuk ikut memikirkan kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara. (E-018)***