UMP tak Banyak Bermakna Penentuan Ada di Kab/Kota

205

BISNIS BANDUNG- Dilihat dari sisi prosedur bahwa upah minimum provinsi (UMP) tidak banyak bermakna karena penentuan hakekat upah buruh tersebut legitimasinya ada di kabupaten/kota yaitu upah minimum kabupaten/kota.

Oleh sebab itu, Pemprov Jawa Barat juga harus berhati-hati dalam memberlakukannya di seluruh kabupaten/kota. “UMP itu sebagai penghitung kasar, karena ini untuk tingkat provinsi maka harus hati-hati menghitung keberlakuannya, apakah itu cocok untuk daerah yang biaya hidupnya lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yumanius Untung, pekan ini.

DPRD Jabar berharap UMP Jawa Barat Tahun 2018 jangan disalahgunakan oleh pihak terkait dalam menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK). “Jadi UMP ini tidak bisa dipukul rata untuk penentuan UMK. Saya bukan khawatir disalahgunakan tapi UMP 2016 dianggap rata-rata. Namun kan UMK itu implementasinya di tiap daerah berbeda-beda,” ungkapnya.

Ia memberi contoh untuk daerah Bekasi, Karawang dan Depok, maka patokannya harus jauh lebih tinggi dari UMP Jawa Barat 2018 karena wilayah tersebut menjadi daerah penyangga ibu kota negara ini.”Kemudian bisa jadi untuk daerah lain bisa lebih rendah dibandingkan tiga daerah tersebut. Sehingga harus hati-hati menghitung keberlakuannya,” ujar dia. Namun, lanjut Untung, pihaknya tetap mengapresiasi penetapan UMP Jawa Barat 2018.”Kami tetap apresiasi dan saya kira teman-teman di Disnakertrans Jawa Barat sudah menerapkan asas berkeadilan,” kata dia.

Sebelumnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat menyatakan Dewan Pengupahan Provinsi Jabar pada tanggal 23 Oktober telah menyepakati dan merekomendasikan UMP Jabar 2018 di angka Rp1.544.360,67 yang akan berlaku mulai 1 Januari 2018. Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan telah menandatangani Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 yang nantinya akan dijadikan patokan kabupaten/kota untuk menentukan upah minimum kabupaten/kota.

Ia berharap, setelah ditanda tangani UMP 2018 maka tidak ada gejolak di antara buruh dengan pengusaha. ”Mudah- mudahan tidak ada gejolak semua pihak memahami. Buruh merasakan manfaatnya dan membuat dunia usaha kondusif, sehingga dunia usaha tetap berjalan dan pekerja tetap bekerja,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemprov Jawa Barat, Ferry Sofwan Arif, mengatakan Dewan Pengupahan Provinsi Jabar pada tanggal 23 Oktober telah menyepakati dan merekomendasikan UMP Jabar 2018 di angka 1.544.360 rupiah yang akan berlaku mulai 1 Januari 2018.

Sebelumnya, UMP Jawa Barat tahun 2017 sebesar 1.420.624 rupiah, atau terjadi kenaikan 8,25 persen dari UMP 2016. Dia menuturkan, formula perhitungan UMP 2018 berdasarkan perhitungan UMP tahun berjalan atau 2017 ditambah dengan hasil perkalian antara UMP 2017dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan. (B-002)***