UU Ciptaker Ancam Kelangsungan Petani

21
UU Ciptaker Ancam Kelangsungan Petani

BISNIS BANDUNG-– Undang-Undang (UU) Cipta Kerja  (Ciptaker) yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengancam  kelangsungan para petani sebagai aktor utama pembangunan pertanian.

Hal itu  disampaikan oleh Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih kepada Bisnis Bandung (BB)  di Bandung, Selasa (13/10/2020).

Henry menjelaskan, UU Cipta Kerja juga mengabaikan petani yang menjadi tulang punggung pembangunan pertanian di Indonesia, para petani gurem atau skala kecil, dengan rata-rata luas usaha tani kurang dari 0,5 hektare, dan bahkan petani yang tidak memiliki lahan atau petani penggarap.

 “Bentuk ancaman tersebut dapat dilihat dari dihapusnya beberapa ketentuan yang selama ini mengutamakan petani Indonesia sebagai produsen utama pangan di Indonesia dan proteksi terhadap impor pangan yang merugikan petani. UU Cipta Kerja menghapus beberapa ketentuan dalam undang-undang yang sudah lebih dulu ada yang sudah berpihak kepada petani kecil,” papar Henry.

Henry memaparkan,  UU yang dihapus oleh UU Cipta Kerja adalah   UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani nomor 19 Tahun 2013. Pasal 15 ayat (2) dalam UU Perlintan dihapus. Sehingga tidak ada lagi ketentuan yang mewajibkan mengutamakan produksi pertanian dalam negeri;

Pasal 30 UU Perlintan diubah sehingga tidak ada ketentuan yang melarang impor komoditas pertanian pada saat ketersediaan pangan dalam negeri sudah mencukupi. Pasal 101 UU Perlintan dihapus sehingga tidak ada sanksi bagi orang/pihak yang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan pangan dalam negeri sudah mencukupi

Berikutnya   UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 angka 7 dalam UU Pangan diubah sehingga frasa ‘impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan’ dihapuskan dan diganti menjadi ‘impor pangan’ saja;

Pasal 14 ayat (1) ditambahkan frasa ‘impor pangan’ dalam UU Cipta Kerja, sehingga sumber penyediaan pangan dapat berasal dari impor pangan. Hal ini berimplikasi pada ayat (2) di pasal yang sama, dimana ketentuan impor panganyang sebelumnya diperbolehkan hanya apabila sumber penyediaan pangan (produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional) dihapuskan;

Pasal 15 ayat (1) dalam UU Pangan diubah. UU Cipta Kerja menghapuskan frasa ‘mengutamakan produksi pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan.

Kalimat‘yang tidak berdampak negatif’ dalam  pasal 39 yang berbunyi ‘pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan Impor Pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil’ diubah dalam UU Cipta Kerja, sehingga berbunyi: ‘Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan peraturan Impor Pangan dalam rangka keberlanjutan usaha tani, Peningkatan kesejahteraan petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil.

Kemudian UU nomor 13 Tahun 2020 tentang Hortikultura, pasal 63 UU Hortikultura dihapus UU Cipta Kerja sehingga tidak lagi diatur pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib mendapatkan izin. Hal ini berarti  benih komersial dari luar bebas masuk dan beredar di wilayah Republik Indonesia;

Pasal 92 UU Hortikultura diubah dengan memasukkan frasa ‘asal impor’ dalam pasal tersebut. Akibatnya ketentuan yang mengikat penyelenggara pasar dan tempat lain untuk mengutamakan penjualan produk hortikultura lokal tidak berlaku lagi. Hal ini dikhawatirkan akan membuat tertindasnya nasib petani dengan tanaman hortikultura di Indonesia, mengingat data NTP Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan NTP subsektor Hortikultura terus menurun;

Pasal 100 UU Hortikultura disederhanakan sehingga berpotensi menabrak Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 2140/20/PUU/2014 tentang Uji Materi UU 13/2010 Hortikultura. Putusan MK tersebut menyebutkan besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen). UU Cipta Kerja tidak mencantumkan lagi pembatasan terkait modal asing yang diperbolehkan, dan baru akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Henry menambahkan, SPI akan selalu berada di garda terdepan ketika ada peraturan yang semakin memiskinkan, menyengsarakan, menghilangkan kelangsungan petani kecil. (E-018)***