UU Ciptaker Perkuat Ekosistem Investasi

44
UU Ciptaker Perkuat Ekosistem Investasi

BISNIS BANDUNG—  Kebijakan strategis penciptan kerja beserta pengaturannya, menurut Sekretaris Menteri kementerian Koperasi dan Usaha Menengah Kecil (Kemenkop IMK), Prof.H.Rully Indrawan diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang (UU) terkait.

Perubahan UU tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama.

Ruang lingkup Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker)  ini meliputi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha,  ketenagakerjaan,  kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM. Kemudian kemudahan berusaha,  dukungan riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi,  investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional, pelaksanaan administrasi pemerintahan,  dan  pengenaan sanksi.

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak,” kata Rully kepada Bisnis Bandung, Selasa (13/10/202020).

Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta koperasi dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyebutkan, meski tingkat pengangguran terbuka terus turun, Indonesia masih membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas karena jumlah angkatan kerja yang bekerja tidak penuh atau tidak bekerja masih cukup tinggi yaitu sebesar 45,84 juta yang terdiri dari: 7,05 juta pengangguran, 8,14 juta setengah penganggur, 28,41 juta pekerja paruh waktu, dan 2,24 juta angkatan kerja baru (jumlah ini sebesar 34,3% dari total angkatan kerja.

Baca Juga :   Kebutuhan Garam Nasional  Produksi Petani Masih Menjadi Tumpuan

Sementara penciptaan lapangan kerja masih berkisar sampai dengan 2,5 juta per tahunnya). Jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang (55,72% dari total penduduk yang bekerja) dan cenderung menurun, dengan penurunan terbanyak pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap.

Dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. Pemerintah Pusat telah berupaya untuk perluasan program jaminan dan bantuan sosial yang merupakan komitmen dalam rangka kemudahan,  Pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMKM  dan  peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Guru Besar Universitas Pasundan (Unpas) ini mengemukakan, penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai: penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi.

Penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan perizinan, berusaha berbasis risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan dan kualitas/frekuensi Pengawasan. Perizinan dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (change management) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional paling sedikit memuat pengaturan mengenai: pelaksanaan investasi Pemerintah Pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi dan penyedian lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional. Dalam rangka mendukung kebijakan strategis Cipta Kerja tersebut diperlukan pengaturan mengenai penataan administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi.(E-018)***