UU Ciptaker Tetap Melindungi Kepentingan Petani Pelaksanaan Impor Harus Memperhatikan Norma

7

BISNIS BANDUNG – Berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU Pangan dan UU Perlintan, tidak mendegradasi kebijakan dan politik hukum yang mengutamakan kesejahteraan petani. UU Ciptaker telah menggariskan bahwa baik produksi dalam negeri maupun impor harus tetap melindungi kepentingan petani (Pasal 30 ayat 1).

Berkaitan dengan penyediaan pangan, termasuk pangan pokok yang berasal dari impor. UU Ciptaker telah mengatur bahwa pelaksanaan impor tersebut tetap harus memperhatikan kepentingan petani, nelayan, pembudi daya ikan dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil (Pasal 14 ayat (2)), Pasal 36 ayat (3)). Kebijakan dan peraturan impor pangan juga harus diarahkan untuk keberlanjutan usaha tani, peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, pembudi daya ikan, serta pelaku usaha pangan mikro dan kecil (Pasal 39).

Aji Kurnia Dermawan, S.H, M.H perancang peraturan perundang-undangan Kementerian Pertanian, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Unpad UU Ciptaker dalam tulisannya yang dikutip Bisnis Bandungt.com , Kamis (25/3/21) menyebutkan, tidak mendegradasi kebijakan dan politik hukum yang mengutamakan perlindungan petani seperti diatur dalam UU Perlintan. UU Ciptaker telah menggariskan bahwa baik produksi dalam negeri maupun impor harus tetap melindungi kepentingan petani (Pasal 30 ayat 1).

Norma “memperhatikan kepentingan petani” dan “tetap melindungi kepentingan petani” dalam pengaturan impor pangan merupakan unsur norma yang tidak dapat dipisahkan dari unsur norma lainnya dalam pasal tersebut. Sehingga harus dimaknai sebagai kesatuan norma. Norma tersebut harus dibaca dan dimaknai secara utuh serta menjadi norma yang hidup (law in action) dengan menerjemahkannya dalam kebijakan dan pengaturan impor pangan.

Upaya ini sejalan dengan ketentuan dalam UU Ciptaker yang menyatakan perlunya penetapan kebijakan dan peraturan impor pangan dalam rangka keberlanjutan usaha tani, peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, pembudi daya ikan, serta pelaku usaha pangan mikro dan kecil (Pasal 39).

Baca Juga :   Cindy May Mcguire, Penggemar Rujak

Ketentuan ini perlu diterjemahkan lebih lanjut dengan instrumen kebijakan yang lebih operasional. Misalnya, pengaturan impor pangan yang mempersyaratkan kemitraan dengan petani dalam negeri, tentunya dengan tetap memperhatikan ketentuan perdagangan internasional.

Dikemukakan Aji Kurnia , diluar ketentuan yang diubah dengan UU Ciptaker, ketentuan lain dalam berbagai undang-undang di sektor pertanian yang mengutamakan perlindungan petani masih berlaku, sehingga harus terus menjadi landasan kebijakan. “Termasuk kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan yang merupakan asas penyelenggaraan pangan dan menjadi ratio legis/tujuan pembentukan UU Pangan,” ungkap Aji. (B-003) ***