UU Omnibus Law CK Berubah Dari 812 Jadi 1.187 Halaman Ada Bab Yang Dihilangkan Dan Ditambah

28

BISNIS BANDUNG – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Maman Abdurrahman mengakui,  soal adanya perubahan naskah dalam Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja yang dikirim dari DPR ke Menteri Sekretaris Negara yang semula setebal 812 halaman, terbaru menjadi 1.187 halaman.

Selain itu, lanjut Maman ,  ada satu pasal yang hilang ,  yakni Pasal 46 yang berisi 4 ayat tentang BPH Migas,  bertambahkan satu bab baru, yakni Bab VI A di antara Bab VII dan Bab VIII.

“Terkait Pasal 46 yang koreksi, itu benar. Jadi kebetulan Setneg (sekretariat negara) temukan, jadi itu seharusnya memang dihapus. Karena itu kan terkait dengan tugas BPH Migas,” kata Maman saat dihubungi awak media,  Kamis malam ( 22/10/20).

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, awalnya itu merupakan keinginan pemerintah untuk mengusulkan pengalihan kewenangan BPH Migas ke Kementerian ESDM terkait dengan toll fee. Atas dasar itu, DPR dan pemerintah membahasnya di rapat Panja Baleg, tapi diputuskan tidak diterima di Panja.

Tapi, menurut Maman, ketentuan Pasal 46 Ayat 1-4 masih tercantum dalam naskah UU Ciptaker yang dikirim DPR ke Setneg dan pihak  Setneg mengklarifikasi hal  itu ke Baleg dan  mengkonfirmasi ke kawan-kawan Baleg, bahwa pasal itu seharusnya tidak ada di UU Cipta Kerja

Adapun Bab VI A, anggota Komisi III DPR ini menerangkan, setelah dicek kembali oleh pihak Baleg DPR ke Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR, bab yang benar adalah Bab VII A yang berada di antara Bab VII dan Bab VIII, bukan Bab VI A.

“Ternyata setelah kami cek yang benar BAB VII A. Harusnya di antara BAB VII dan BAB VII. Prinsipnya itu, setelah saya kroscek bersama BKD, ternyata itu yang benar,” ujar Maman.

Baca Juga :   Menangkap Peluang dalam Tren Gaya Hidup Sehat

Maman memastikan soal penghapusan Pasal 46 ayat 1-4 dan Bab VI A di antara Bab VII dan VIII hanya kesalahan pengetikan, penempatan dan koreksi saja, tapi tidak mengubah substansi UU Ciptaker. “Jadi  soal penempatan saja dan koreksi, tidak mengubah isi sama sekali,” ucapnya.

Saat disebut naskah dari DPR belum rapi, Maman enggan dibilang bahwa naskah UU Ciptaker dari DPR belum rapi. “Ya.. jangan dibilang belum rapih,” pungkas Maman yang dikutip BB dari Okezone . (B-003) ***