Vaksin GR Terlalu Mahal Sekira 78% Perusahaan Hanya Mampu Bayar Biaya Dibawah Rp 500 .000

6

BISNIS BANDUNG – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani, mengkritik harga yang ditetapkan pemerintah untuk vaksin Gotong Royong. Harga sebesar Rp 879.140 untuk mendapatkan dua dosis vaksin Gotong Royong terlalu mahal serta memberatkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah .

“Hampir Rp1 juta untuk dua kali suntikan itu memberatkan pelaku UMKM. Pemerintah seharusnya menerapkan mekanisme subsidi bagi para pelaku UMKM agar bisa mengikuti skema vaksin Gotong Royong,” kata Netty, Rabu (19/5).

Menurut Netty, subsidi tersebut perlu diberikan karena pelaku UMKM yang memiliki peran  besar dalam menggerakan ekonomi nasional. Netty meminta pemerintah agar vaksin Gotong Royong tidak hanya bisa diakses oleh perusahaan-perusahaan besar saja.

“Bahkan di saat pandemi ini sebagian besar mereka masih bisa bertahan. Jadi sangat disayangkan jika pelaku UMKM tidak mendapat prioritas dukungan untuk memperoleh vaksin Gotong Royong,” ujar Netty.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menetapkan harga pembelian vaksin merek Sinopharm melalui PT Bio Farma (Persero) yang akan digunakan untuk vaksin Gotong Royong senilai Rp 321.660 per dosis dengan tarif maksimal layanannya sebesar Rp177.910 per dosis.

Sementara itu , survei yang dilakukan oleh Kamar Dagang (Kadin) Indonesia mengungkapkan, hanya sekira 78% perusahaan mengaku mampu membayar biaya vaksin covid-19 di bawah Rp 500 .000 atau yang ditetapkan dalam program vaksinasi gotong royong.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani menyebut harga vaksin ditetapkan mengacu pada hasil survei tersebut. Sehingga, harga sudah sesuai dengan ekspektasi dunia usaha. Rosan memastikan survei juga melibatkan pengusaha di luar Kadin.

“Saya bisa pastikan harga ini vaksin adalah harga yang sesuai dengan ekspektasi dunia usaha,” ungkapnya kepada wartawan pada konferensi pers, Rabu (19/5/21).

Baca Juga :   3 Kecamatan Terendam Banjir

Sebelum menetapkan harga vaksin, Rosan menyebut pihaknya bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk berdiskusi dengan pemangku kepentingan lain, seperti Kementerian Kesehatan dan Bio Farma. Dari sana, kemudian ditentukan harga yang tidak membuat pengusaha mundur karena kemahalan.

Dalam kesempatan sama, Erick menyebut harga jual vaksin yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan arahan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurutnya , harga dijual ditetapkan berdasarkan harga pembelian ditambah harga distribusi.

Oleh karena itu, ia menepis anggapan kalau pemerintah mencari margin (untung) dari skema gotong-royong. Erick menjelaskan bahwa pemerintah telah menggelontorkan Rp77 triliun untuk vaksin covid-19 gratis.

“Jadi ini tolong konteksnya jangan dilihat seakan-akan pemerintah hadir mencari margin (untung), pemerintah sudah mengeluarkan Rp77 triliun untuk pengadaan vaksin gratis,” pungkas Erick. (B-003)***