Waket DPR Azis Syamsuddin Sebagai Makelar Suap Didesak Untuk Dinonaktifkan

9

BISNIS BANDUNG – Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra, sebagai anggota parlemen Aziz telah melakukan pelanggaran etik. Desakan untuk menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mulai bermunculan, setelah namanya terlibat dalam kasus suap penyidik KPK   asal Polri yang dilakukan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Aziz disebut sebagai makelar kasus yang mempertemukan keduanya.

“Mahkamah Kehormatan DPR RI harus  segera melakukan tugas dan wewenangnya untuk menonaktifkan sementara waktu Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin yang diduga melanggar etika,  atas sikap perilaku dan tindakannya yang memfasilitasi pertemuan Wali Kota Tanjung Balai dan Penyidik KPK pada Oktober 2020 lalu  di rumah dinas,” ungkap Azmi dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/4/2021).

Dikatakan, Mahkamah Kehormatan (MK) harus responsif dan objektif dalam melihat perkara itu. Apalagi fakta atas permasalahan ini sudah disampaikan langsung  melalui keterangan pers, oleh petinggi  KPK bahwa ada keterlibatan personal pimpinan DPR RI.

“Jadi anggota Mahkamah Kehormatan harus segera bertindak dan memproses permasalahan ini agar diketahui letak permasalahan dan menemukan fakta, bukti  dan bisa mengambil keputusan,” tegas Azmi.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menyebut Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin merupakan aktor yang mempertemukan penyidik KPK dari unsur Polri Stefanus Robin Pettuju dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Stefanus dan Syahrial kini sudah ditetapkan tersangka kasus dugaan suap oleh KPK. Stefanus mendapatkan uang Rp 1,3 miliar agar dapat menutup kasus korupsi Syahrial yang tengah ditangani KPK.

Sementara itu Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang mendapatkan informasi adanya dugaan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial mencoba berkomunikasi dengan Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar terkait kasus yang kini tengah ditangani KPK .

“Saya mendengarnya, bahwa Wali Kota Tanjungbalai berusaha menjalin komunikasi dengan Bu Lili (Pimpinan KPK). Tapi, apakah Bu Lili menanggapi atau menindaklanjuti seperti apa, saya belum ada informasi,” ujar Boyamin, Senin (26/4/21).  Boyamin meyakini M Syahrial memiliki nomor pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar. Bila benar Bu Lili dihubungi oleh Syahrial, lanjut Boyamin, sepatutnya Lili menolak dan langsung memblokir nomor M Syahrial.

Baca Juga :   Sungai Meluap, Akses Jalan Lumpuh Total

“Semestinya Bu Lili dengan tegas menjawab jangan hubungi saya karena itu urusan dan tanggung jawab wewenang KPK dan langsung diblokir,  ini yang harus dilakukan Bu Lili,” ucap Boyamin. (B-003) ***