Waket KPK : Timbulkan Kecurigaan Dan Sinisme Aturan Baru Kejagung Ditengah Bergulirnya Kasus Djoko Tjandra

4

BISNIS BANDUNG – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menilai aturan baru yang dikeluarkan Jaksa Agung Sianitar Burhanudin dapat menimbulkan kecurigaan dan sinisme publik. Apalagi aturan tersebut dibuat di tengah bergulirnya kasus Djoko Tjandra. Jaksa Agung mengeluarkan pedoman baru yang mengharuskan setiap institusi penegak hukum mendapatkan izin darinya, jika ingin memeriksa Jaksa yang terlibat suatu peristiwa tindak pidana.

Aturan tersebut tertuang di dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan Terhadap Jaksa yang Diduga Melakukan Tindak Pidana yang ditandatangani Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada 6 Agustus 2020 di Jakarta.

“Mengeluarkan produk seperti ini  ditengah “Pandemi kasus Djoko Tjandra” dan pemeriksaan Jaksa Pinangki, sudah pasti akan menimbulkan sinisme dan kecurigaan publik,” kata Nawawi, Selasa (12/8/2020).

Seperti diketahui, nama Jaksa Pinangki Sirna Malasari  tersangkut dalam kasus Djoko Tjandra. Dia diketahui,  beberapa kali bertemu dengan Djoko Tjandra saat masih berstatus buronan.

Dikemukakan, Nawawi , aturan yang dikeluarkan saat Pandemi Djoko Tjandra  terlihat seperti menggerus upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya  wajar jika aturan tersebut mencuatkan sinisme publik .

“Saya hanya ingin menyatakan, wajar jika muncul kecurigaan dan sinisme publik terhadap produk-produk semacam itu ditengah ramainya kasus Djoko Tjandra yang menyeret nama oknum jaksa,” ujar Nawawi.

Diperoleh keterangan, berdasarkan aturan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 , ada sekitar 14 tata cara untuk memperoleh izin dari Jaksa Agung, jika institusi penegak hukum ingin memeriksa seorang Jaksa yang diduga terlibat tindak pidana.

Dalam pedoman tersebut tertulis bahwa tujuan aturan itu dibuat untuk memberikan perlindungan kepada Jaksa untuk dapat menjalankan profesinya tanpa mendapatkan intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdana, pidana maupun lainnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono membenarkan adanya pedoman baru itu. Dikatakan Hari,  bahwa aturan tersebut dibuat setelah melalui proses kajian yang cukup lama dan aturan itu juga tidak berkaitan masalah hukum dengan oknum Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Sebagai tersangka

“Iya benar, tidak ada kaitan dengan itu (Jaksa Pinangki), karena bikin pedoman itu kajiannya cukup lama,” ujar Hari dalam pesan singkatnya, Selasa (11/8/2020). Kejaksaan Agung (Kejagung) tinggal selangkah lagi menetapkan oknum Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana gratifikasi terkait kasus Joko Tjandra.

Dikemukakan Hari Setyono , bahwa tim penyidik telah meningkatkan status hukum perkara gratifikasi itu dari penyelidikan ke penyidikan. Menurutnya, untuk menetapkan oknum Jaksa Pinangki Sirna Malasari jadi tersangka dalam perkara itu, penyidik hanya tinggal melakukan gelar (ekspose) perkara dalam waktu dekat.

“Jadi perkara ini sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan, cuma memang belum ada tersangka . Untuk menetapkan tersangka, kita akan gelar perkara dulu ,” tuturnya, Senin pekan ini.

Hari masih merahasiakan jumlah uang yang telah diterima oknum Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari terpidana Joko Soegiharto Tjandra.

Tim penyidik tengah menggandeng PPATK untuk menelusuri nilai pasti yang diterima oknum Jaksa tersebut dari terpidana Joko Tjandra .

“Dugaan Tipikornya yaitu pegawai negeri menerima janji atau sejumlah uang dari terpidana Joko Soegiharto Tjandra. Kita tunggu saja proses penyidikannya,” ungkap Hari. Kejaksaan Agung (Kejagung) tinggal selangkah lagi menetapkan oknum Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana gratifikasi  kasus Joko Tjandra.

Dikemukakan Hari Setiyono, bahwa tim penyidik telah meningkatkan status hukum perkara gratifikasi itu dari penyelidikan ke penyidikan. Menurutnya, untuk menetapkan oknum Jaksa Pinangki Sirna Malasari jadi tersangka dalam perkara itu, penyidik hanya tinggal melakukan gelar (ekspose) perkara dalam waktu dekat.

Hari masih merahasiakan jumlah uang yang telah diterima oknum Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari terpidana Joko Soegiharto Tjandra. Menurutnya, tim penyidik  menggandeng PPATK untuk menelusuri nilai pasti yang diterima oknum Jaksa tersebut dari terpidana Joko Tjandra tersebut.

“Dugaan tipikornya yaitu pegawai negeri menerima janji atau sejumlah uang dari terpidana Joko Soegiharto Tjandra. Kita tunggu saja ya proses penyidikannya,” ujar Hari. (B-003) ***