Waketum MUI :  Polisi Harus Punya Data Bahan Perbandingan Korban Covid 19 Akibat Kerumuman

88

BISNIS BANDUNG – Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas meminta aparat kepolisian membandingkan jumlah korban dari kerumunan yang dilakukan Habib Rizieq Shihab dan Pilkada serentak 2020.Sebaiknya pihak kepolisian  memiliki data berapa korban (Covid-19) yang jatuh sakit atau meninggal gara-gara kerumunan , termasuk kerumunan pada kegiatan yang  dilakukan oleh Habib Rizieq.

“Kemudian data-data korban yang sakit dan meninggal akibat dari kerumunan tersebut dibandingkan, termasuk kerumunan-kerumunan yang dilakukan oleh pemerintah dan partai politik dalam konteks Pilkada. Kemudian data-data korban yang sakit dan meninggal akibat dari kerumunan tersebut dibandingkan, termasuk kerumunan-kerumunan yang dilakukan oleh pemerintah dan partai politik dalam konteks Pilkada,” ujar Anwar Abbas, Minggu (13/12/2020).

Anwar menyebut, banyaknya masukan dan kritikan kepada pemerintah agar menunda pelaksaan Pilkada serentak 2020 karena belum terkendalikannya pandemi Covid-19 di tanah air. Namun, pemerintah keukeuh pesta demokrasi di 270 tetap dilaksanakan yang mencuatkan kerumunan.

“Pertanyaannya siapa yang akan dijadikan tersangka dalam hal ini oleh pihak kepolisian? Apakah mereka bisa terbebas dari tuntutan hukum? Sebagai anak bangsa yang cinta terhadap negerinya, kita perlu mempertanyakannya karena kita lihat apa yang mereka lakukan adalah persis sama dengan yang dilakukan oleh Habib Rizieq yaitu membuat terjadinya kerumunan orang dan sama-sama ada korban yang jatuh apakah sakit atau meninggal dunia,” ungkap Anwar Abbas.

Ketua PP Muhammadiyah itu  membeberkan jumlah korban Covid-19 lantaran pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Namun di sisi lain, ia belum mendapatkan informasi soal jumlah korban dalam kerumunan hajatan Habib Rizieq.

Harus sama

“Sampai sekarang saya belum tahu jumlah korban sakit dan meninggal akibat acara yang diselenggarakan oleh Habib Rizieq dan oleh pihak lainnya. Tapi dalam konteks Pilkada dari beberapa media saya tahu bahwa jumlah petugas KPPS yang sudah terbukti reaktif Covid-19 mencapai sebanyak  79.000 orang dan yang meninggal juga cukup banyak,” ujar Anwar Abbas seraya mempertanyakan langkah hukum yang menahan Habib Rizieq. Padahal, lanjut Anwar, setiap orang yang melakukan pelanggaran yang sama maka mendapatkan hukuman yang sama pula.

Baca Juga :   Pemohon Sertifikasi Halal Diajukan Industri Kosmetik dan Obat

“Lalu bagaimana kita menyelesaikannya secara hukum sementara kita tahu bahwa negara kita adalah negara hukum yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sementara kita tahu barangsiapa yang melakukan pelanggaran hukum yang sama, maka mereka juga harus mendapatkan hukuman yang sama. Kalau Habib Rizieq sudah dijadikan tersangka dan ditahan,” tutur Anwar Abbas .

Menurutnya, jika Polri telah menahan pihak lain yang melakukan pelanggaran kerumunan maka korps bhayangkara telah menempatkan diri sebagai penegak hukum yang profesional dan pancasilais.

Seperti diberitakan media ,  Imam Besar Front Pembela Islam Habib RIzieq Shihab  ditahan polisi usai menjalani pemeriksaan terkait kasus penghasutan dari kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.

Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas  mengatakan, jika Habib Rizieq bisa ditetapkan tersangka karena pelanggaran protokol kesehatan, maka pihak lain yang melakukan pelanggaran serupa juga harus ditetapkan sebagai tersangka.

Beberapa waktu lalu,  9 Desember baru lalu  pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berlangsung, dampaknya  ribuan petugas KPPS diketahui reaktif Covid-19. Terkait hal ini agar penegak hukum juga mengusut hal tersebut.

“Kalau kita betul-betul negara hukum, maka kita harus berani membandingkan antara korban Covid yang timbul karena akibat dari acara Habib Rizieq dengan acara dari pilkada,” ujarnya, Sabtu (12/12/2020).

Ia berharap semua orang atau pihak yang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Habib Rizieq tanpa kecuali juga harus dijadikan sebagai tersangka.

 “Kalau hal itu tidak dilakukan , berarti penegak hukum tidak melakukan tugasnya sebagai penegak hukum yang adil dan baik,” kata Anwar.

Ditambahkan Anwar Abbas, langkah Polri yang hanya memproses hukum kasus yang melibatkan Habib Rizieq dapat merusak citra  para penegak hukum.

“Dan hukum itu sendiri dan itu sangat-sangat tidak baik bagi kehidupan kita sebagai suatu bangsa,” tandas Anwar Abbas menegaskan. (B-003) ***

Baca Juga :   Tak Kuat Nanjak, Mobil Tangki Air Terbalik