Walau Bukan Ekonom Menkopolhukam Mahfud MD Nyatakan 99,9% Indonesia Resesi Ekonomi

51

BISNIS BANDUNG – Walau bukan seorang ekonom ,Menteri Koordinator  Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyebut Indonesia  dapat dipastikan 99,9% masuk ke jurang resesi ekonomi pada kuartal ketiga ini. Pertumbuhan ekonomi RI sudah terkontraksi hingga minus 5,32 % pada kuartal II 2020.

Dikemukakan Mahfud , resesi ekonomi akan terjadi apabila sebuah negara mengalami pertumbuhan negatif dalam dua kuartal berturut-turut.  “Pada bulan depan, dapat dipastikan 99,9% akan terjadi resesi ekonomi di Indonesia,” ungkap Mahfud , Senin (31/8).

Mahfud menyebut , pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi di rentang minus 0,5 % hingga 2,2 % . Ia berharap agar masyarakat tidak perlu panik lantaran resesi ekonomi bukan berarti krisis. “Resesi itu bukan krisis,” tambahnya.

Dikemukakan Mahfud , untuk hal itu  pemerintah telah mengantisipasi kondisi tersebut. Salah satunya, dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Salah kaprah

Ekonom Senior Indef Aviliani menyebut,  pemerintah menyelamatkan ekonomi di tengah pandemi corona dinilai salah kaprah. Alih-alih mendorong permintaan, pemerintah justru menggenjot penawaran (supply) dalam menyusun anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Menurut  Aviliani , ekonomi RI masih sangat bergantung dari permintaan. Konsumsi masyarakat berkontribusi lebih dari 50 % terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) RI. Sedangkan, indikator lain hanya menyumbang tak lebih dari 40 %.

Sebab itu, seharusnya anggaran penanganan pemulihan ekonomi konsentrasi untuk mendorong konsumsi masyarakat. Pemerintah cuma mengalokasikan Rp 200 triliun dari pagu anggaran Rp 695,2 triliun untuk membangkitkan daya beli masyarakat.

Sementara sisa anggaran lanjut Aviliani,  mengalir untuk mendorong penawaran, seperti subsidi bunga kredit, restrukturisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), padat karya, subsidi penjaminan kredit, insentif perpajakan, hingga dukungan ke sektor pariwisata dan BUMN.

Bandingkan dengan sisi permintaan yang hanya ditopang lewat program bansos, antara lain,  diskon listrik, bansos tunai (BLT), kartu prakerja, BLT pekerja bergaji di bawah Rp5 juta, dan dua program lainnya , yakni keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako.

“Pemerintah salah dalam menjaga ekonomi. Dana untuk (mendorong) penawaran sampai Rp 400 triliun, padahal yang dibutuhkan di sisi permintaan. Kan ekonomi Indonesia masih sangat bergantung dari konsumsi masyarakat,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com yang dikutip BB, Kamis (3/9).

Aviliani menilai pemerintah salah langkah menyelamatkan ekonomi.  Lihat saja, upaya pemerintah mendorong UMKM mengajukan kredit di tengah permintaan yang masih minim.

“Bank diberi dana oleh pemerintah untuk menyalurkan kredit, untuk apa? Belum ada kebutuhan bagi UMKM. Penjaminan kredit juga untuk apa? Belum banyak yang meminjam dana,” ungkap Aviliani.

Justru, menurut Aviliani ,  penempatan dana pemerintah di bank BUMN sebesar Rp 30 triliun berpotensi membuat bank-bank pelat merah kanibal. Artinya, bank akan mengambil nasabah dari bank lain dengan menawarkan bunga rendah atau menambah kredit nasabah existing. Nasabah yang mendapatkan kucuran kredit sebetulnya tidak bertambah, melainkan nasabah yang itu-itu saja. “Percuma, sekarang belum ada permintaan kredit. Kalau diberikan cuma kanibal. Tidak berdampak pada ekonomi ,” Aviliani menjelaskan.

Padahal,  dana yang dialokasikan bisa  mendorong penawaran bisa dialihkan ke permintaan. Misalnya, dengan menambah bansos. Masyarakat masih membutuhkannya “Kalau konsumsi sudah bagus, baru beraih ke sisi penawaran,” terang Aviliani.

Aviliani memperkirakan permintaan atau konsumsi masyarakat membutuhkan dukungan pemerintah hingga semester I 2021 . “Awal tahun depan pun, permintaan belum langsung naik,” ujar Aviliani.

Karenanya, bila kebijakan pemulihan ekonomi tidak dirombak, ratusan triliun yang digelontorkan pemerintah akan sia-sia. Apalagi, jika ekonomi sudah terlanjur terpuruk, kebangkitannya akan lebih sulit lagi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia minus 5,32 % pada kuartal II 2020. Capaian ini menjadi yang terburuk sejak kuartal I 1999 silam yang minus 6,13 %. (B-003) ***