Wamenkumham, Warga Yang Menolak Vaksin Bisa Dipidana Fickar : Itu Tafsir Lebay

6

BISNIS BANDUNG – Pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej yang menyebut warga penolak vaksin bisa disanksi pidana maupun denda dengan merujuk Pasal 93 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar  menilai sanksi pidana terhadap warga yang menolak untuk menerima vaksinasi virus corona, tidak tepat diterapkan.

Fickar mengkritik pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej yang menyebut warga penolak vaksin bisa disanksi pidana maupun denda dengan merujuk Pasal 93 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Tafsir itu berlebihan

“Itu tafsir lebay, pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu ada dua asumsi,” ujar Fickar , Rabu (13/1).

Asumsi pertama, dikatakan Fickar, harus ada pilihan putusan dari pemerintah yang menyatakan bahwa Indonesia menerapkan karantina wilayah, bukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti saat ini.

Sementara yang kedua, tindakan yang dapat dipidanakan adalah keluar masuk wilayah karantina tanpa izin dan tidak mematuhi atau menghalangi karantina dan menyebabkan kedaruratan.

“Artinya itu perlawanan atas kebijakan karantina,”ungkap Fickar.

Menurutnya , masalah pilihan cara pengobatan , itu merupakan hak dari seseorang yang diatur oleh UU Kesehatan, jadi merupakan HAM untuk memilih cara pengobatan termasuk menggunakan vaksin atau tidak. Dengan penjelasan itu,  Fickar menilai tidak tepat jika diterapkan sanksi bagi penolak vaksin. Sebab seolah-olah vaksin menjadi kewajiban, padahal menurut dia tindakan vaksinasi merupakan hak dan pilihan seseorang.

“Sebagai contoh anggota DPR Ribka Tjiptaning yang juga seorang dokter secara terbuka menyatakan menolak di vaksin,” ujar Fickar.

Seperti diketahui,  Wamenkumham Edward Hiariej menyatakan bakal mengganjar sanksi pidana bagi masyarakat yang enggan melakukan vaksinasi virus Corona (SARS-CoV-2).

Baca Juga :   Super Adventure Monster Road Berakhir di Bandung

Tanggapan  menerapkan sanksi pidana bagi yang menolak divaksin, peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati, mengusulkan agar pemerintah menerapkan sistem insentif pada warga yang mau divaksin. Maidina memprediksi mekanisme pemidanaan tidak efektif dan perlu perubahan payung hukum di tingkat pusat.

“ICJR minta agar pemerintah pusat tinjau ulang ketentuan pidana untuk perbuatan menolak vaksin,” kata Maidina, Senin (11/1). (B-003) ***