Windhu : Ketimbang Pemulihan Ekonomi Jokowi Mulai Menyadari Penanganan Kesehatan Perlu Diutamakan

47

BISNIS BANDUNG – Melihat terus bertambahnya kasus terpapar Covid19  Presiden Joko Widodo menyebut, fokus pemerintah dalam menangani pandemi virus corona mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Menurutnya, penanganan di sektor kesehatan menjadi kunci agar perekonomian negara bisa kembali pulih. Hal itu disampaikan saat membuka Sidang Kabinet Paripurna untuk Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Tahun 2021.

“Kunci ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita nomor satu adalah kesehatan,” kata Jokowi melalui akun Youtube Sekretariat Presiden, Senin (7/9).

Potensi kemunculan klaster pilkada juga menjadi sorotan Joko Widodo. Ia mengingatkan warga agar berhati-hati terkait hal ini. Pendaftaran pilkada yang dimulai pada awal September lalu telah melanggar protokol kesehatan terkait Covid-19.

Laporan harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 terus menunjukkan lonjakan kasus Covid-19. Pada hari Selasa (8/9) Satgas mencatat tambahan kasus sebanyak 3.046 sehingga secara akumulatif terdapat 200.035 kasus konfirmasi positif. Kasus konfirmasi positif Covid-19 melonjak mulai Juli 2020, setiap harinya penambahan kasus konfirmasi positif mencapai antara 2.000 – 3.000 kasus.

Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo menyebut,  Jokowi baru mulai menyadari bahwa fokus pada penanganan kesehatan di masa pandemi perlu diutamakan ketimbang pemulihan ekonomi.

“Baru sekarang ini pemerintah bilang fokus pada kesehatan, dan itu Alhamdulillah, jadi kalau bahasanya orang itu, Pak Presiden mulai siuman, mulai sadar,” kata Windhu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/9) yang dikutip Bisnis Bandung.com

Windhu mengatakan pemerintah seharusnya bisa membuktikan fokus dalam penanganan kesehatan tersebut dengan menerapkan karantina wilayah sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pemerintah, menurut Windhu, harus kembali membatasi gerak dan aktivitas penduduk, karena penularan terjadi akibat pertemuan antarorang. Selain karantina, pemerintah tetap perlu melakukan testing dan penelusuran kontak erat untuk menemukan kasus (surveilans).

“Kalau betul mau ke pertimbangan kesehatan, berarti semua batasi pergerakan, terutama daerah zona merah oranye, testing, tracing, masif di seluruh daerah,” ujar Windhu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, peningkatan kasus positif Covid-19 saat ini merupakan konsekuensi dari aktivitas sektor ekonomi yang dibuka.

“Kalau kenaikan jumlah kasus itu merupakan konsekuensi yang nyaris tidak mungkin terelakkan ketika aktivitas produktif di sektor ekonomi dan lainnya mulai dibuka, dalam upaya pemulihan ekonomi nasional,” kata Muhadjir kepada awak media.

Beban berat

Ketua Satuan Tugas Kesiapsiagaan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Profesor Zubairi Djoerbanmengaku pihaknya mewaspadai munculnya klaster pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan menjadi beban berat bagi rumah sakit dan tenaga medis di masa pandemi Covid-19.

Menurutnya, saat ini beban rumah sakit sudah cukup berat dalam menangani pasien Covid-19. Apalagi jika ditambah dengan kemunculan klaster pilkada.

“Beban rumah sakit itu sekarang berat banget. Dengan atau tanpa klaster pilkada saja, beban RS sudah berat, ditambah setiap hari  kasus Covid 19 naiknya tinggi,” kata Zubairi, Rabu (9/9).

Zubairi mengatakan, ada banyak masalah dalam penanganan Covid-19, yakni terus bertambahnya kasus harian yang terus menanjak setelah enam bulan pandemi.

Sedangkan menurut Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta (ARSSI) Susi Setiawaty , ada potensi pasien melebihi kapasitas rumah sakit atau overload jika muncul klaster Pilkada.

Susi menyebut salah satunya,  pasien di DKI Jakarta yang terus meningkat, apalagi jika ditambah dengan kemunculan klaster pilkada yang tidak bisa dicegah. Sementara rumah sakit tidak hanya menangani pasien Covid-19 saja  .

“Tentunya kalau masyarakat dan KPU tidak mengatur dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat pasti akan meningkat terus, bisa saja overload di RS, karena RS tidak hanya melayani pasien Covid-19,” ujarnya melalui pesan teks. (B-003) ***