WTO Dinilai Gagal Sejahterakan Petani

10
WTO Dinilai Gagal Sejahterakan Petani

BISNIS BANDUNG–Kehadiran “World Trade Organization” (WTO) atau Organisasi Perdagangan telah gagal mensejahterakan petani. Sebaliknya, petani kecil semakin sengsara karena liberalisasi perdagangan yang menjadi orientasi dari WTO.

Demikian Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih kepada Bisnis Bandung, Senin (21/9/2020)  di Bandung.

Henry menyebutkan keikutsertaan Indonesia di WTO tergolong sangat cepat dibandingkan negara-negara lainnya di dunia. Hal ini berdampak pada masifnya upaya liberalisasi sektor-sektor di Indonesia, termasuk di pertanian dan pangan.

“Indonesia meratifikasi WTO pada tahun 1995. Hal ini diikuti dengan keterbukaan pemerintah dengan berbagai perjanjian perdagangan bebas, baik itu bilateral maupun regional. Dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Vietnam atau Tiongkok yang baru di awal tahun 2000, kita termasuk cepat,” paparnya.

Henry melanjutkan, ketika krisis pangan datang di tahun 2008, gagasan liberalisasi perdagangan yang mengarus-utamakan konsep ketahanan pangan semakin dianggap gagal. Oleh karena itu, gagasan konsep kedaulatan pangan yang diusung oleh _La Via Campesina_ (Gerakan Petani Internasional) semakin banyak diterima di forum-forum internasional. Kedaulatan pangan sangat beda dengan konsep ketahanan pangan.

Kedaulatan pangan adalah konsep pemenuhan pangan melalui produksi lokal. Kedaulatan pangan juga berarti mendorong produk pertanian nasional serta mendorong pendirian dan penguataan kelembagaan ekonomi petani, yakni koperasi,” tambahnya.

Zainal Arifin Fuad, Komite Koordinasi Internasional _La Via Campesina menjelaskan SPI bersama_La Via Campesina_ selalu hadir di Pertemuan Tingkat Menteri (pertemuan tertinggi dalam kasta WTO), mengorganisir aksi gerakan masyarakat sipil untuk menolak WTO. “Kita tentu masih ingat di Cancun, Meksiko, 2003, Lee Kyung Hae asal Korea Selatan menusukkan pisau ke perutnya sendiri sehingga akhirnya meninggal dalam aksi menolak WTO.

Ia frustasi karena kebijakan WTO yang dianut negaranya membuatnya menderita, karena banjirnya produk pertanian impor ke daerahnya. Kematiannya tersebutlah yang kemudian diperingati La Via Campesina sebagai Hari Internasional Melawan WTO dan Perdagangan Bebas, 10 September.

Zainal mengatakan  seharusnya tahun 2020 ini, ada pertemuan tingkat menteri WTO di Kazakhstan. Namun perhelatan ini ditunda karena pandemi Covid-19. “Seharusnya ini bisa kita jadikan sebagai momentum untuk menghentikan selamanya WTO, dan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas baik bilateral atau pun multilateral,” tegasnya.

Rachmi Hertanti, dari _Indonesia for Global Justice_ (IGJ) mengemukakan, ada ketimpangan sektor pertanian, dalam kebijakan ekonomi terbuka, juga terjadinya liberalisasi ekonomi yang sangat memfasilitasi bisnis korporasi. Akibatnya impor meningkat tidak terserap produk lokal belum lagi masalah korupsi impor pangan.

Rachmi melanjutkan, perjanjian liberalisasi pertanian WTO (AoA) menyebakan terjadinya liberalisasi pasar tanpa diskriminasi dan menghapus subsidi petani. “Namun kecurangan banyak dilakukan oleh negara maju dalam memberikan subsidi ke petaninya. Mereka melarang negara berkembang memberikan subsisi, agar produk mereka unggul,” tegas Rachmi

Dalam kesempatan yang sama, Faisol Riza, Ketua Komisi VI DPR RI  yang turut menjadi narasumber dalam diskusi ini menyampaikan, Indonesia malah masih menjadi “anak baik” WTO. “Ada kesan Indonesia tidak ingin melanggar ketentuan apa pun di WTO. Padahal negara-negara seperti Amerika Serikat dan Cina justru mulai melakukan perlawanan di WTO,” katanya (E-018)***