Yandri : Salah Sasaran Penerima Bansos. Mensos Tri Rismaharini  Mengaku Pusing Memperbaiki DTKS

2

BISNIS BANDUNG – Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengungkapkan , Menteri Sosial. Tri Rismaharini  mengaku pusing memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak pernah diperbarui sejak 2015. Pengakuan Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos) yang dipertanyakan  Yandri Susanto .

Yandri mempertanyakan hal itu karena khawatir tidak ada pembaruan data selama 10 tahun terakhir. Sebab menurutnya, dalam kurun waktu tersebut banyak perubahan data kependudukan, seperti alamat tempat tinggal maupun kondisi perekonomian warga.

“21 juta itu basisnya apa? Kalau bisa per kabupaten/kota. Bagaimana? Karena memang harus kita lakukan dengan tegas , jangan sampai sekitar 110 kab/kota yang sama sekali hampir 10 tahun tidak melakukan perbaikan data,” tanya Yandri kepada Risma dalam rapat kerja yang disiarkan di YouTube DPR RI, Senin (24/5).

Yandri kemudian membeberkan beberapa kasus yang ditemukan oleh Komisi VIII terkait sengkarut data penerima bansos.Saat kunjungan ke kantor Gubernur Banten, Komsi VIII menemukan polisi, tentara, anggota DPD mendapatkan bansos. Padahal, mereka seharusnya tidak masuk daftar penerima bansos. Tapi ada juga masyarakat yang tercecer, yang seharusnya dapat bantuan tapi terabaikan.

Selain itu, lanjut Yandri ,  pihaknya juga menemukan kasus 3.000 paket bansos di Cianjur, Jawa Barat, tidak bisa sampai ke penerima karena alamatnya berganti.

Terkait hal itu, Komisi VIII DPR meminta Risma memperbaiki DTKS , sehingga tidak ada lagi salah sasaran penerima bansos.

“Data yang bermasalah tidak boleh dipertahankan tapi penting untuk memastikan bahwa basisnya, parameter, cara verifikasinya benar. Nah, ini yang ingin kami konfirmasikan .Perbaikan data tersebut  harus diselesaikan karena berkaitan dengan alokasi anggaran yang akan dilakukan oleh DPR.

Didiamkan saja

Baca Juga :   Peluang Usaha Dimasa Pandemi Dengan Jalankan Usaha Sayuran Hidroponik

Pada kesempatan Raker dengan DPR RI itu , Risma mengaku mumet melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Indonesia. Pasalnya, menurutnya, DTKS itu tidak pernah diperbaiki sejak enam tahun belakangan.

“Saya mantan PNS, kalau ada temuan ini tahun berikutnya diperbaiki. Tapi yang terjadi didiamkan saja. Terus terang, saya mumet, saya harus selesaikan dari 2015 ini pemeriksaan,” kata Risma.

Ia pun mengaku sering mendatangi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mengetahui data lengkap DTKS. Dalam upaya perbaikan DTKS, Risma  mengaku rutin melakukan pertemuan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPKP, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Indonesia. (B-003) ***