Yasona : Dalam Waktu Singkat RUU Cipta Kerja Dibahas Terbuka Hanya Formalitas Tanpa Makna

958

BISNIS BANDUNG – Saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/10/2020), Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengaku, sempat membeberkan pasal-pasal pada RUU Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh. Namun,  kenyataannya DPR RI tetap mengesahkan RUU itu menjadi undang-undang.

“Pertemuan itu ternyata terjadi pada detik-detik akhir sidang paripurna DPR,” kata Andi , Selasa (6/10/2020).

“Tapi yang penting, kami telah menyampaikan pasal-pasal  yang kami anggap merugikan dan sudah pasti menyengsarakan buruh Indonesia,” ujar Andi. Pasal yang ungkapkan Andi di antaranya mengenai pesangon buruh yang dikurangi, kemudian terkait tenaga kerja asing dan outscorcing. Andi tidak menceritakan  bagaimana respons Presiden Jokowi mengenai pasal-pasal bermasalah yang ia sampaikan tersebut.

Meski belum berhasil mengagalkan pengesahan UU Cipta Kerja melalui pertemuan dengan Presiden Jokowi, KSPSI akan menempuh jalur lain untuk membatalkan UU Cipta Kerja.  yakni melalui uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK).  “KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar akan mengambil langkah konstutisional melalui judicial review ke MK,” tutur Andi.

KSPSI, lanjut Andi,  sudah membentuk tim hukum untuk melakukan permohonan uji materiil.

Sangat singkat

Sementara itu ,  Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengakui  proses pembahasan UU Cipta Kerja diselesaikan dalam waktu yang singkat.  RUU Cipta Kerja mulai dibahas pada bulan  April 2020 dan kemudian diselesaikan dan disahkan pada Oktober 2020. “Pembahasannya sangat terbuka, walaupun relatif cepat tapi dibahas dalam panja melalui streaming. Masukan-masukan baik dari fraksi semua dibahas,” ujar Yasonna dalam konferensi pers, Rabu (7/10/2020). “Semua terbuka,” tambah Yasona. Namun walau pemerintah dan DPR kerap menekankan soal keterbukaan, namun proses pembahasan UU Cipta Kerja mendapat kritik dari kelompok masyarakat sipil, salah satunya akademisi. Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi mengatakan, ruang demokrasi yang disediakan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja hanya formalitas tanpa makna. Ia menilai pelibatan publik sangat minim. Apalagi situasi pandemi Covid-19 membuat partisipasi masyarakat terbatas. “Ruang-ruang yang terbuka hanya formalitas tanpa makna. Rapat-rapat yang disiarkan langsung hanya yang bersifat pemaparan, bukan pengambilan keputusan,” kata Fajri, Selasa (6/10/2020). Hal senada diungkapkan oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti. Dikemukakan Susi,  penyusunan undang-undang semestinya mempertimbangkan aspirasi publik.  DPR dan pemerintah terburu-buru menuntaskan penyusunan UU Cipta Kerja, bahkan penetapannya dilakukan jelang tengah malam. Padahal, RUU Cipta Kerja sejak awal menuai banyak penolakan tetapi pembahasannya terus dikebut pemerintah dan DPR. “Kenapa undang-undang Cipta Kerja yang prosedur dan materi muatannya sebagaimana tadi telah disampaikan banyak bermasalah harus terburu-buru disahkan , bahkan sampai menyita waktu istirahat para anggota dewan dan menteri-menteri yang terhormat?” kata Susi, Rabu (7/10/2020).  (B-003) ***