Zona Merah Jabar Ada di Zona Mobilitas Tinggi 

19
Zona Merah Jabar Ada di Zona Mobilitas Tinggi

BISNIS BANDUNG– Pakar Perdagangan Internasional,  Yayan Satyakti mengemukakan,  sejak munculnya kasus pertama Covid-19 di Jabar pada bulan Maret 2019 hingga kini pemerintah telah mampu mengendalikan jumlah penyebaran Covid-19 cukup berhasil. Di sini gubernur dan jajarannya relatif cepat tanggap dalam menanggulangi pandemi  dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Berdasarkan data Kawal Covid-19 per tanggal 19 September 2020. Zona merah waspada Covid-19 berada di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bogor serta Kota Sukabumi. Begitu pun  wilayah pesisir utara, Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon masih merupakan zona merah.

Sedangkan untuk wilayah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, zona kewaspadaan hampir 85% dalam wilayah kewaspadaan yang tinggi.  Secara keseluruhan zona merah yang ada di Provinsi Jawa Barat sangat erat kaitannya dengan zona mobilitas manusia tinggi. Seperti kawasan perkotaan dan kawasan industri.

Peningkatan mobilitas akibat aktivitas ekonomi seperti industri manufaktur, transportasi, dan logistik yang mulai bergerak secara perlahan, mengakibatkan adanya klaster-klaster baru Covid-19 di kawasan perkantoran maupun kawasan dengan inteisitas moblitas tinggi yang kuat.

Berdasarkan data Satuan Gugus Tugas Pemulihan Ekonomi Jawa Barat per 20 September 2020, permasalahan yang dihadapi oleh Pemprov Jabar yaitu kesadaran masyarakat akan protokol kesehan yang masih sangat rendah.

Padahal dari beberapa hasil studi Satyakti (2020) masyarakat yang berpenghasilan menengah dan tinggi relatif paling banyak berkontribusi dalam penyebaran Covid-19. Dengan pendapatan yang memadai, masyarakat pergi ke wilayah-wilayah pariwisata di luar daerah dan menularkan/tertular secara tidak langsung ke/dari wilayah tersebut. Pembukaan tempat pariwisata, klaster industri dan klaster rumah tangga telah memberikan dampak terhadap lemahnya sistem protocol Kesehatan yang dimiliki oleh para pelaku usaha dan pekerja.

Hasil dari suvery usaha, menunjukkan bahwa likuiditas pengusaha mengalami penurunan yang sangat drastis. Sebanyak 75-100% para pengusaha telah menjual aset perusahaannya untuk membayar hutang. Hal ini disebabkan rendahnya kapasitas produksi yang menurun hingga 50 – 100%.

Kapasitas yang menurun ini disebabkan penjualan yang drop hingga 60% dibandingkan periode Business As Usual pada tahun 2019, ungkap Yayan kepada Bisnis Bandung ,  Senin (5/10/2020) di Bandung.

Pada saat ini pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota, diharapkan harus segera meluncurkan data pemulihan ekonomi nasional secara cepat dan efektif. Proses kecepatan pandemi dan kebijakan pemerintah terus mengalami perubahan secara dinamis.

Berdasarkan hasil survey kepada Pengusaha Jawa Barat, jumlah pengusaha yang menerima bantuan baru mencapai 50% sementara idealnya bantuan sudah dari sejak beberapa bulan yang lalu. Program pemerintah seperti restrukturisasi kredit dan stimulant fiskal menjadi prioritas dan preferensi para pengusaha untuk bertahan dalam situasi pandemi ini.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini yaitu lambatnya sistem birokrasi yang masih bersifat business as usual. Proses good governance dan tranparansi yang ada masih dianggap relatif lambat dalam menahan konsumsi masyarakat. Padahal secara ideal, pemerintah pada saat pandemi ini harus meningkatan data pengeluaran pemerintah 2 -3 kali lipat dibandingkan business as usual.

Artinya perlu untuk memperbaiki sistem yang cepat dalam proses pengeluaran pemerintah agar proses pengeluaran pemerintah membantu terhadap proses pemulihan ekonomi nasional.  (E-018)***