Ketahuan Nyalon Gubernur Sekda Iwa Diusulkan Lengser

76

BISNIS BANDUNG- Sekda Jawa Barat, Iwa Karniwa sudah diusulkan agar diberhentikan lantaran ketahuan ikut mendaftar penjaringan  bakol calon Gubernur Jabar melalui partai politik. Oleh sebab itu,   Gubernur  Ahmad Heryawan telah menyurati Presiden Joko Widodo melalui Mendagri Tjahjo Kumolo agar melengserkan Sekda Jabar  tersebut

“Sebelum Mendagri, Senin malam (17/7/2017) saya ditelepon Dirjen Otda Depdagri Sumarsono tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Keduanya menekankan tentang etika ASN terkait politik praktis,” kata Aher kepada  wartawan, pekan ini.

Etika tersebut tercakup dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No 5/2014 tentang ASN serta Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah No 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.  Kedua pasal tersebut menekankan dua hal. Pertama, ASN tidak boleh terintervensi kepentingan politik apapun. Kedua, ASN harus bebas pengaruh partai politik guna mencegah ketidakharmonisan dalam lingkungan organisasi pemerintahan yang membuat pelaksanaan tugas pemerintahan tidak optimal.

“Sekalipun belum ditetapkan sebagai calon oleh KPU, Sekda Jabar Iwa Karniwa sudah bersosialisasi dengan memasang atribut sebagai Sekda Jabar di banyak tempat di Jawa Barat. Kemudian, sudah mendaftar ke PDIP  sebagai bakal calon pada 7 Juli 2017   di Jakarta,” kata Aher.

“Jadi saya sudah tandatangan suratnya dan sudah dikirim. Nanti kita tunggu keputusannya dari Pak Presiden. Sebab, keputusan pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon 1 ada di Presiden,” tuturnya.

Mendagri  Tjahjo Kumolo menuturkan sudah menerima surat dari Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Isinya, agar Jokowi memberhentikan Iwa Karniwa dan kembali melakukan proses seleksi untuk mengisi posisi Sekda Jabar.

Dia menyatakan  bakal merespon surat Aher itu karena posisi Sekda sangat strategis dalam pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. “Sekda tangan kanannya gubernur, bupati, serta walikota. Saya tidak ingin pemerintahan di Jawa Barat terganggu,“ ucap Tjahjo di IPDN di Jatinangor, Sumedang.

Ia  menilainya, ketidaksamaan pendapat pada Aher serta Iwa adalah hal yang umum. Dia tidak mau karena ketidaksamaan pendapat menganggu percepatan pembangunan yang dikerjakan pemerintah. ”Masalah orangnya lain pendapat bisa, asal jangan pernah mengganggu jalannya program pemerintah. Ini menyangkut program strategis pemerintah pusat, hingga daerah. Ini untuk semua daerah, bukan sekedar di Jawa barat, ” jelasnya.

Ia  mengatakan, tidak masalah jika pemberhentian Iwa sebelum pensiun. Karena, pengangkatan dan pemberhentian Sekda ditetapkan melalui Keppres atas usulan kepala daerah. “Mau sehari ataupun seminggu menjabat kemudian diberhentikan tidak jadi soal. Yang penting keberlangsungan pemerintahan,” tegasnya.

Sementara itu,  Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Asep Warlan  menilai langkah yang dilakukan gubernur  untuk menyurati presiden terkait permohonan pemberhentian Sekda Jabar Iwa Karniwa sudah menjadi langkah yang tepat.

Hal tersebut terkait pencalonan yang dilakukan oleh Sekda Iwa Karniwa dalam penjaringan bakal calon (balon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dari partai PDIP untuk pemilihan gubernur Jawa Barat 2018. “Menurut saya sangat wajar, karena hal tersebut merupakan hak gubernur, ” ucapnya.

Ia menjelaskan berdasarkan Undang-undang KPU, seorang ASN baru diberhentikan saat ditetapkan oleh KPU sebagai calon Gubernur/Wakil gubernur.  Tapi di sisi lain, Undang-undang ASN itu ada yang menyatakan ASN tidak boleh ada keberpihakan politik, apalagi terlibat dalam politik praktis.

“Tapi kan Sekda sudah daftar ke Parpol, berarti dia sudah melakukan prosesi partai politik,” ungkapnya.

Asep mengatakan, seharusnya jika  Sekda Iwa memang serius untuk maju pada bursa Pilgub Jabar, ia lebih baik mundur sebagai sekda dan lebih fokus pada niatan dirinya untuk diusung oleh partai berlambang kepala banteng tersebut. (B-002)***