Muhamad Sidarta, Hidup Harus Bermanfaat Sebelum Ajal Menjemput

649

Muhamad Sidarta, kelahiran Yogyakarta 27 Juni 1961, anak dari pasangan Hasim (Alm) dan Sanem (Almh). Kini, selain menjabat sebagai Ketua DPD FSP LEM SPSI Provinsi Jawa Barat, serta sebagai Sekretaris III Bidang Advokasi DPP FSP LEM SPSI, Muhamad Sidarta juga mempunyai jabatan dengan sebutan Panglima Koordinator Nasional Barisan Pelopor FSP LEM SPSI.

Suami dari Dedeh Deniwati ini, awalnya tidak pernah membayangkan untuk menjadi karyawan PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan PHK massal terhadap karyawannya.  Sebelum terjadi PHK, Sidarta sudah berada di tempat kerjanya pada pukul 05.30, saat karyawan lain belum datang, dan baru pulang dari kantor ketika semua karyawan shift dua sudah pulang, yakni sekitar pukul 00.00.

“Saya bekerja di bidang Support Service sejak 1980 sampai 1993. Kemudian, sampai tahun 1997, saya pindah ke bidang Operating Procedure Agreement, dan terakhir dipindah lagi ke bidang Human Resources Development,” tutur Sidarta .

“Saya masih ingat, saat itu hari Sabtu 12 Juli 2003 PT. DI ditutup. Tidak ada yang boleh masuk kerja, padahal, malam hari sebelumnya saya masih bekerja. Tidak ada tanda-tanda penutupan yang akan berujung pada PHK massal, yang terjadi pada bulan Januari 2004.  Sejak Januari 2004 inilah, saya dipaksa oleh keadaan, untuk mulai belajar advokasi, yang tidak dipersiapkan sebelumnya melalui kaderisasi organisasi. Jadi bukan karena tertarik dengan advokasi, namun karena dipaksa oleh keadaan” demikian Muhamad Sidarta menjelaskan.

Diakuinya, advokasi yang dilakukannya, tidaklah sebatas masalah hak normatif buruh / pekerja,  namun ia juga mempelajari advokasi masalah pendidikan dan kesehatan, karena teman-teman yang di PHK, banyak yang tidak mampu bayar biaya pendidikan untuk anak-anaknya, serta biaya kesehatan ketika  sakit.

Fenomenal

Karena kasus PHK dan perjuangan mantan karyawan PT. DI yang tergabung dalam SP FKK PT. DI, advokasi yang dijalankannya menjadi fenomenal, dan banyak pihak yang meminta bantuan solidaritas.

“Tanpa disadari, sekarang advokasi buruh/pekerja telah menjadi pilihan dalam hidup saya,” tutur Sidarta kepada BB, Sabtu pekan lalu.

 Ayah dari Willy, Yu’thika dan Siti Nur ini mengaku, selama kurang lebih 14 tahun mengadvokasi masalah pekerja, banyak pengalaman yang tidak bisa dijelaskan semuanya.

“Yang pasti, jadi banyak teman dan saudara dari berbagai daerah,“ ungkap Sidarta.  Walau diakuinya, ada pula pengalaman yang kurang enak, yakni salah satunya ketika dicurigai dan difitnah oleh teman sendiri maupun pihak lain.

Penganut motto : Hidup di dunia tidak lama, harus bermanfaat bagi yang lain sebelum ajal menjemput ini mengatakan, pengetahuan tentang advokasi hak-hak buruh didapatnya dengan belajar teori advokasi, ditambah dengan pengalaman di lapangan  sepanjang waktu.

Penggemar warna hitam dan merah ini mengulas, syarat yang harus dimiliki untuk menjadi aktivis hak-hak buruh adalah di antaranya, harus menguasai peraturan perundang-undangan terkait perburuhan serta hukum perburuhan. Juga mampu melakukan komunikasi, loby dan negosiasi dengan seluruh stake holder perburuhan, bisa membangun relasi dan basis massa, menguasai manajemen aksi, menguasai pengetahuan tentang organisasi, kepemimpinan, psikologi, akuntasi, advokasi, komputer, serta administrasi maupun surat menyurat .

Mengenai keberpihakan pemerintah, Sidarta secara gamblang mengatakan, nasib atau hak buruh di Indonesia masih memprihatinkan. Tugas pokok serta fungsi pemerintah dalam membuat kebijakan dan memberikan pelayanan, belum dilaksanakan dengan baik. Bahkan, kepedulian legislatif, baik di tingkat kabupaten / kota, provinsi maupun pusat, masih minim dan masih bersifat menunggu pengaduan dari kaum buruh. Itupun tidak mudah, karena para legislatif kadang masih banyak yang sulit ditemui dengan berbagai alasan.  Karena itu, pada tahun 2019, jumlah buruh di Indonesia yang mencapai sekitar 49 juta orang, itupun belum termasuk keluarganya, harus bisa memilih wakilnya di legislatif yang benar-benar memiliki kepedulian terhadap kaum pekerja.

(E-018)***