Pembangunan Infrastruktur di Jabar Tidak Menunjukan Percepatan Berarti

102

BISNIS BANDUNG — Ketua Umum Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), Dr. Ir. Mubiar Purwasasmita mengungkapkan, progres pembangunan infrastruktur di Indonesia cukup cepat dan merata. Mampu mengatasi hambatan utama,  yakni keengganan dan korupsi terkait dengan alokasi dana cukup besar.

Namun untuk progres pembangunan infrastruktur di Jawa Barat , menurut Mubiar Purwasasmita ,  tidak menunjukan percepatan yang berarti, bahkan pembangunan yang sudah dilakukan pun pemanfaatannya  sangat lambat . Contohnya , pembangunan Bendungan Jatigede yang dibangun dengan susah payah.

Menurutnya, proyek yang tidak laik dibangun adalah proyek yang membutuhkan banyak air dan energi,  yang menambah padatnya arus lalu – lintas jalanan, serta proyek yang merusak dan  alih fungsi lahan  sangat besar . Juga proyek yang menambah pencemaran lingkungan dan proyek yang lebih  menyengsarakan rakyat yang berketerusan. Dengan indikator umum serupa itu, proyek infrastruktur yang laik adalah infrastruktur berteknologi maju.

Misalnya , jalan bertingkat, pemukiman bertingkat, saluran atau kanal multifungsi, dan lain sejenisnya. “Kalau ada yang cepat mengapa memilih yang lambat, kalau ada yang aman mengapa memilih yang  banyak risiko. Kalau ada pilihan yang lebih baik mengapa harus memaksakan yang tidak baik,” tegas Mubiar , Senin di Bandung.

Dikemukakan Mubiar , proyek infrastruktur yang tidak laik seperti bendungan besar, apalagi di wilayah  Jawa Barat yang padat penduduk , pembangunan pusat komersial dan pusat pemukiman tidak pernah diawali oleh pembangunan infrastruktur lingkungan sekitarnya, sehingga pembangunan tersebut  menambah beban pada lingkungan di sekitarnya berupa kemacetan lalu lintas, menambah timbunan sampah, bahkan terjadinya banjir cileuncang karena system drainase yang tidak memadai. Pembangunan pusat komersial dan pusat pemukiman, tidak menjadi bentuk upaya untuk meningkatan kualitas dan keandalan dari pusat komersial dan pemukiman yang telah ada ditempat tersebut.

Peraturan mengenai tata ruang pada tingkat tertentu seringkali tidak disertai dan dilengkapi oleh peraturan yang lebih rinci dan rujukan teknis yang memadai. Tata ruang seharusnya merupakan perencana pembangunan yang utuh menyeluruh, termasuk didalamnya menyangkut rencana infrastrukturnya, baik infrastruktur yang bersifat alami maupun infrastruktur buatannya. Para pengembang banyak melanggar aturan , semata-mata karena pertimbangan ekonomi dengan persepsi bisnis yang dibangunnya sendiri ketimbang pilihan teknologi yang harus diambilnya. Para pengembang hanya ingin terima jadi atas rancangan yang diperlukan dan ground breaking proyek bisa berlangsung secepatnya. “Ketegasan dalam menegakan aturan harus dilakukan untuk melindungi pertimbangan yang sangat mendasar seperti pertimbangan ekosistem,”kata Mubiar.

Dampak dari pembangunan megaproyek, infrastruktur, pusat komersial, pusat pemukiman yang tidak memenuhi aturan tata ruang , paling mendasar tidak memperhatikan pertimbangan ekosistem yang bisa menimbulkan konsekwensi hukum , baik hukum positif yang berlaku di masyarakat maupun hukum alam  berupa bencana.

Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk membangun kesinambungan. Namun sering dilupakan, bahwa infrastruktur ada dua macam, yakni infrastruktur alam dan infrastruktur buatan. Infrastruktur buatan dibangun untuk memperkuat fungsi infrastruktur alam. Infrastruktur buatan tidak pernah menggantikan sepenuhnya fungsi infrastruktur alam. Oleh karena itu upaya pembangunan dan pemeliharaan fungsi infrastruktur alam pada tingkat yang prima harus menjadi langkah awal dan prioritas ,hingga walau masih diperlukan,  infrastruktur buatan tidak perlu dalam skala  besar. Karena infrastruktur alam memiliki fungsi penjaga ketersediaan air, energi, kondisi klimatik, mitigasi bencana, dan menjaga kesinambungan manfaat. “Karena kelalaian , lebih dari setengah kejadian bencana tanah longsor dan banjir terjadi  Jawa Barat,” ungkap Mubiar.

Infrastruktur alam Jawa Barat berupa hutan, sungai, situ, gunung, bukit, lembah tidak terpelihara dengan baik. Bahkan tidak pernah menjadi prioritas pembangunan untuk meningkatkan kualitas fungsinya. Kalau hal ini dibiarkan terus terjadi , pembangunan infrastruktur di Jawa Barat akan semakin mahal, dan akan menghadapi ancaman bencana yang sulit dihindarkan, serta besaran manfaatnya akan terus tergerus. (E-018)***