Pemda Agar Bentuk Satgas Jaring Anak Putus Sekolah

84

BISNIS BANDUNG- Pemerintah Daerah  diimbau membentuk satuan tugas (satgas) yang khusus menangani anak-anak putus sekolah agar bisa kembali mendapatkan akses pendidikan. “Kami berharap momentum peringatan Hari Anak Nasional perlu adanya satgas yang fokus untuk menjaring anak-anak putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan di sekolah,” kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Haris Yuliana, di Bandung, pekan ini.

Program Wajib Belajar 9 Tahun sudah digulirkan oleh Pemprov Jabar dengan fasilitas untuk mendukung program tersebut. Dengan kata lain, permasalahan pendidikan seharusnya sudah selesai, karena  fasilitas yang dibutuhkan sudah disiapkan.

Akan tetapi, kata Haris, permasalahan pendidikan dasar yang menyasar anak-anak ini masih saja meninggalkan permasalahan.  Fasilitas pendidikan yang sudah memadai tersebut tidak berbanding lurus dengan keikutsertaan anak-anak untuk mengenyam pendidikan. Kenyataannya hingga saat ini masih banyak anak-anak yang putus sekolah. Padahal, fasilitas sudah sangat memadai. Jadi sangat ironis, jika masih ada anak-anak yang putus sekolah.

Oleh karena itu,  saat ini muncul sebuah pemikiran bahwa lebih baik mencari duit daripada harus belajar di sekolah. Menurut dia, pemahaman ini akhirnya menjadi hal yang sangat berbahaya karena secara tidak langsung akan menjegal masa depan anak-anak. Dan pemahaman tersebut ternyata masih  banyak di masyarakat. Jadi tidak aneh, jika masih ada anak-anak yang putus sekolah.

Melihat kondisi tersebut maka harus ada upaya nyata dari pemerintah daerah untuk segera mengatasi semua permasalahan ini. Sosialisasi dan kerja keras harus dilakukan supaya anak-anak bisa mengenyam pendidikan sesuai dengan program yang dicanangkan pemerintah. “Upaya dan kerja keras harus dilakukan, tidak hanya imbauan saja. Selain itu, harus dibentuk satgas yang fokus untuk menjaring anak-anak putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan,” ujar dia.

Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2017  menjadi momentum untuk perlindungan terhadap anak-anak, terlebih saat ini banyak kejadian atau kasus kekerasan yang menimpa anak. “Saya berharap Peringatan Hari Anak jangan hanya seremonial saja tapi harus menjadi momentum untuk perlindungan bagi seluruh anak – anak di Indonesia, khususnya Jawa Barat,” katanya.

Saat ini para orangtua selalu dibuntuti perasaan takut dan was-was mengenai keamanan anak-anaknya karena banyak insiden yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan korban anak-anak. Kekerasan yang dialami anak tersebut,  bisa berupa kekerasan yang dilakukan keluarga, teman, maupun orang lain.

Politisi dari Fraksi PKS DPRD Jawa Barat ini menekankan Peringatan Hari Anak Nasional tidak hanya simbolis atau seremonial tanpa memberikan dampak yang berarti bagi anak-anak.  Jangan sampai hanya simbol atau seremonial saja. Karena dengan demikian, tidak akan menyelesaikan permasalahan yang masih dialami anak-anak bangsa ini.

Beberapa daerah telah memproklamirkan diri sebagai daerah yang ramah anak namun klaim tersebut masih tidak sebanding dengan kenyataan yang ada di lapangan. Bahkan, klaim daerah ramah anak itu hanya untuk pencitraan saja.

Oleh karena itu, ia mengajak semua elemen masyarakat untuk peduli terhadap permasalahan anak-anak dan dengan mempersiapkan anak-anak dengan baik saat ini, maka secara tidak langsung sedang mempersiapkan masa depan bangsa dan negara yang lebih baik.

“Kalau kita ingin aman dan tidak was-was lagi terhadap anak-anak, maka kita harus menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi anak-anak,” pungkasnya.(B-002)***