Timpang, Pendapatan Petani dan Pedagang

106

ISU yang mengemuka pasca-penggerebekan gudang beras milik PT Indo Beras Unggul (IBU) di Bekasi, Jawa Barat, adanya usaha pengoplosan beras. Padahal yang disasar polisi dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bukan pengoplosan tetapi terjadinya ketimpangan pendapatan atau keuntungan. Menurut Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, polisi menduga ada kompetisi tidak sehat pada perdagangan beras. Dugaan itu, kata Kapolri, seperti yang dimuat KOMPAS (26/7), sesuai dengan hasil investigasi mata rantai perdagangan di Bekasi, Jawa Barat. ’Praktik seripa bisa terjadi di tempat lain dengan pemain yang berbeda,” kata Jenderal Tito.

Menurut Kapolri, perdagangan beras melibatkan tiga mata rantai yakni petani, pedagang, dan konsumen. Tiga mata rantai itu seyogianya mendapat keuntungan yang seimbang. Sekarang terjadi ketimpangan yang amat mencolok. Petani yang berjumlah sekira 56 juta orang yang terlibat dalam produksi padi/beras, mendapat pemasukan sekira Rp 60 triliun permusim. Setiap petani mendapatkan Rp 10,72 juta satu musim. Sedangkan pedagang yang jumlahnya sekira 400.000 orang mendapat keuntungan Rp 130. triliun. Seorang/sekelompok pedagang mendapat keuntungan  rata-rata Rp 3,25 miliar. Kelompok konsumen justru harus membeli beras dengan harga tinggi atau di atas patokan harga pemerintah.

Kesenjangan harga yang spektakuler itu  tidak sesuai dengan niat pemerintah dalam pengendalian harga pangan. Pemerintah menginginkan, pendapatan petani  meningkat, pedagang mendapat keuntungan wajar, dan konsumen dapat menjangkau harga beras berkualitas. Yang terjadi sekarang, produktivitas padi di petani terus meningkat, namun pendapatan dan daya beli petani tidak beranjak. Pedagang justru mengeruk keuntungan luar biasa dari perdagangan dan distribusi beras. PT  Tiga Pilar Sejahtera (TPS) sebagai induk PT IBU, yang sudah go public, dapat menjual saham  senilai Rp 7,2 triliun, naik dari Rp 6,7 triliun tahun 2016.

Pengusaha sah saja mencari untung sebesar-besarnya. Perusahaan yang bergerak dalam produksi dan distribusi beras berskala besar di Kabupaten Bekasi itu mendapagt untung hingga triliunan rupiah. Pemerintah justru harus mengapresiasi kesuksesan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Akan tetapi pengusaha juga harus bijak dalam berusaha. Mereka tetap dituntut memenuhi segala peraturanm dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pengusaha nasional, terutama yang bergerak dalam usaha yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, harus ikut serta menyuskeskan program ketahanan pangan pemerintah.