Langgeng Trotoar untuk Pejalan Kaki Dikuasai Kepentingan lain

262

Beberapa waktu lalu, sebuah video viral di youtube memperlihatkan kelompok pemerhati pejalan kaki di DKI Jakarta melakukan aksi damai menuntut pengembalian fungsi trotoar. Aksi ini mendapat respon  langsung dari pengguna sepeda motor, hingga mereka  saling beradu argumentasi.

Kota Bandung merupakan salah satu kota besar yang faktanya di beberapa titik fungsi trotoar bukan lagi menjadi fasilitas publik bagi pejalan kaki. Yang paling gampang ditemukan adalah kudeta trotoar oleh pedagang kaki lima dan tukang tambal ban.

Sejumlah aktifitas usaha yang terbilang menengah pun melakukan pelanggaran terhadap fungsi  trotoar. Misalnya, ada sebuah perusahaan leasing yang menyulap trotoar menjadi area parkir motor dan perusahaan bangungan yang menyulap trotoar menjadi etalase bahan bangunan di sebelah timur perempatan Jalan Kopo.

Trotoar di wilayah Cicadas Jl. Ahmad Yani Bandung telah berubah menjadi tempat pedagang kaki lima, walaupun sebenarnya para pejalan kaki masih bisa melintas tapi jalurnya cukup sempit.

Yang paling mengkhawatirkan lagi, trotoar ternyata juga dikudeta oleh pengendara kendaraan bermotor roda dua. Dalam keadaan macet biasanya pengendara roda dua mengambil trotor menjadi jalan . Tidak hanya itu trotoar juga kerap dijadikan tempat parkir bahkan juru-juru parkir sengaja menempatkan parkir kendaraan roda dua diatas trotoar.

Jalan raya dengan lalu lintas yang padat adalah lingkungan yang berbahaya bagi pejalan kaki. Untuk itu pemerintah menyediakan fasilitas bagi pejalan kaki dalam bentuk trotoar yang bebas dari aktivitas kendaraan bermotor.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 45, definisi trotoar adalah salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas. Pada pasal 131 diatur bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain.

Bagi yang belum tahu, ancaman sanksi bagi pelanggar atau menggunakan trotoar sebagaimana mestinya antara lain diatur di pasal 274 ayat 2 dimana setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi kelengkapan jalan dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.

Kemudian pada pasal 275 ayat 1, setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki dan alat pengaman pengguna jalan, dipidana dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.

Untuk yang melakukan perusakan, pada ayat 2 dapat dipidana dengan kurungan paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta.

Peraturan lain mengenai trotoar diatur pada Peratutaran Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan. Berdasarkan pasar 34 ayat 4 disebutkan, trotoar, hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. (E-002)***