UMK Garmen, akan Diatur Khusus ?

194

BISNIS BANDUNG- Kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) garmen yang belakangan ini mencapai 30 persen dinilai sangat memberatkan pengusaha, akibatnya banyak buruh terkena pemutusan hubungan kerja.

Oleh sebab itu, Gubernur Jabar akan segera mengeluarkan SK khusus terkait industri padat karya sektor garmen di empat kabupaten/kota di daerah tersebut.

” Ya, solusinya ada upah khusus sektor garmen di empat kabupaten yaitu Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kota Depok,” kata Gubernur Ahmad Heryawan di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, baru-baru ini.

Dalam kesempatan itu, Aher bersama Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wapres terkait ketenagakerjaan di sektor garmen di empat daerah di Jawa Barat.

Menurut Aher, permasalahan terkait upah tersebut sudah berlangsung sejak akhir 2016 yaitu terjadi kenaikan UMK hingga 30 persen pada sektor garmen yang memberatkan pengusaha, sementara di sektor lain kenaikan UMK hanya 8,25 persen. Dampaknya pekerja industri tersebut terancam di PHK.

“Tentu dari sisi keadilan ekonomi kan harus dipertimbangkan gara-gara terlalu tinggi kenaikannya kemudian gulung tikar berdampak PHK akan bahaya bagi ekonomi, masyarakat, maupun pemerintah,” katanya.

Dia juga menambahkan besaran upahnya masih dihitung namun telah disetujui bersama payung hukumnya berupa SK Gubernur.

“Secepatnya akan direalisasikan demi kelangsungan industri, kelangsungan sosial kita dan kelangsungan tenaga kerja. Kan berbahaya kalau ini tidak diselesaikan ada 100 ribu yang di-PHK, siapa yang mau tanggung jawab kalau kita tidak bertindak segera,” ujar Aher.

Di Jawa Barat terdapat 98 perusahaan garmen yang mencakup sekitar 100 ribu pekerja termasuk dampak ikutannya secara ekonomi dari industri tersebut yang terancam jika industri tersebut tutup.

Menaker Hanif Dhakiri mengatakan, pe­nerapan SK UMK tersebut nantinya hanya akan berlaku di empat wilayah Jawa Barat dan tidak bisa diberlakukan di daerah lain.

“Aturan ini untuk empat kabupaten lantaran keadaan khusus, kalau tidak dilakukan akan terjadi PHK besar-besaran karena kenaikan upah industri padat karya yang mencapai 30 persen. Padahal kalau kita menggunakan skema kenaikan berdasarkan PP 78 kalau pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu rata-ratanya sekitar 8,25 persen,” kata Hanif.
Ketua Apindo Jabar Dedy Widjaja menyebutkan pasca adanya pertemuan de­ngan Wapres baru-baru ini, industri garmen dapat bernafas lega.

Dalam pertemuan yang dihadiri Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, Ferry Sofwan Arief, kemudian Dewan Pimpinan Kota-Kabupaten (DPK) Apindo disepakati adanya upah khusus untuk industri tekstil.

“Dalam pertemuan itu, semua bersepakat bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar supaya menerbitkan Surat Keputusan (SK) Upah Minimal Sektoral Provinsi (UMSP) Padat Karya sektor garmen khusus untuk Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Purwakarta. Nilainya berbeda,” ujar Dedy Widjaja.

Sebenarnya, sejak awal 2017, para pelaku industri garmen menetapkan upah bagi para pekerjanya tidak melebihi UMK 2017. Selain itu, juga diketahui dan rekomendasinya untuk Disnakertrans Jabar ditandatangani oleh Pemerintah Kota-Kabupaten pada 4 daerah yakni Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Purwakarta.

Dedy berharap Pemprov Jabar memenuhi janjinya untuk menerbitkan SK UMSP Padat Karya Sektor Garmen khusus 4 daerah itu pada Juli 2017. Apabila hingga akhir Juli 2017 Pemprov Jabar belum menerbitkan SK itu, industri garmen kembali terancam.

“Para buyers, yang antara lain asal Amerika Serikat, beberapa negara Eropa, dan Asia, seperti Jepang, ingin payung hukum pengupahan khusus garmen di 4 Kota-Kabupaten itu pada akhir Juli 2017. Kalau lewat Juli, kemungkinan wassalam. Karenanya, kami berharap Juli ini, SK itu terbit,” tuturnya. (B-002)***