Mengimpor Garam Bukan Solusi Tepat

312

BISNIS BANDUNG- Untuk mengatasi permasalahan garam, pemerintah harus membereskan tata niaga di hulu hingga hilir garam Indonesia. Dengan demikian, kebijakan impor garam untuk mengatasi permasalahan kelangkaan garam bukanlah solusi tepat.

“Saya kira tidak sesederhana kalau garam langka maka harus impor. Ini tidak demikian, tidak seperti daging sapi kemarin. Garam kebutuhan dasar dan bahaya kalau impor terus padahal problem dasarnya bukan di sana,” kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Haris Yuliana di Bandung, baru-baru ini.

Ia menyebut impor itu situasional tapi bersamaan dengan itu teknologi, sistem dan tata niaganya dibereskan jadi tidak sekedar kebijakan impor semata. Impor bukan solusi tepat bahkan untuk jangka panjang kalau bisa jangan impor.

Menurut dia, persoalan garam ini agak rumit karena urusan atau permasalahan garam ini sedikit klasik. Dari dulu persoalan garam tidak pernah selesai.

Dalam posisi normal saja, tata niaga garam di pasar Indonesia bermasalah yakni garam impor masuk ke Tanah Air saat petani garam panen.

Di sisi lain kualitas garam kita tidak bisa bersaing dengan garam impor karena petani garamnya tidak dibekali dengan teknologi untuk mengolah garam dengan kualitas terbaik.
‚ÄúSuplai garam terbesar di nasional kalau tidak salah dari Pantura Jabar yakni Cirebon, Indramayu. Memang kelihatannya yang sekarang ini ada kendala di cuaca,” katanya.

“Tapi saya melihat dari sisi lain, ketika garam langka akhirnya menekan kebutuhan impor, sedangkan kalau kita sebagai masyarakat kecil, lautan kita itu luas 2/3 wilayah Indonesia adalah laut, masa sih impor garam,” kata dia.

Dikabarkan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan telah menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jabar supaya berkoordinasi dengan produsen dan pemerintah pusat untuk menanggulangi kelangkaan dan kenaikan harga garam.

“Kita minta Disperindag segera lakukan koordinasi baik itu dengan para penghasiln atau produsen garam atau pemerintah pusat dalam hal ini kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan, termasuk KPP dan Kementerian Perindustrian,” kata Aher.

Pihaknya akan segera menginstruksikan Kepala Disperindag Jawa Barat untuk mengecek langsung tentang kelangkaan dan kenaikan harga garam di pasar. “Ya, nanti kita akan cek di lapangan seperti apa,” kata Aher.

Menurut dia, kelangkaan dan kenaikan harga garam bukan hanya terjadi di Provinsi Jawa Barat namun juga hampir di seluruh wilayah Indonesia. “‘Kan kelangkaannya bukan hanya di Jabar, tapi nasional, apakah karena anomali cuaca atau apa, nanti kita cek,” kata Ahmad Heryawan (Aher).

Ketika ditanyakan apakah perlu dilakukan impor garam terkait kelangkaan garam, Aher menuturkan hal tersebut tergantung situasi di lapangan.

“Ketika kita sangat membutuhkan dan hanya dengan cara impor garam bisa dipenuhi untuk keperluan yodium kita, ya, tentu harus dilakukan sampai normal kembali,” ungkapnya. (B-002)***