Proyek Kota Baru Meikarta, Diminta Tuntaskan Perizinan

419

BISNIS BANDUNG- Sejumlah anggota DPRD Jawa Barat meninjau lapangan bersama perangkat daerah Pemkab Bekasi terkait Izin Pembangunan Kota Baru Meikarta di Desa Cibatu, Kab Bekasi, pekan ini.

Para legislator Jabar meminta PT Lippo Cikarang mengurus perizinan terlebih dahulu sebelum membangun Kota Meikarta. ”Terkait perizinin memang secara menyeluruh masuk Lippo Cikarang, bukan Meikarta. Tetapi hal pokok dan penting izin harus tetap ditaati aturannya,” ungkap Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi.

Berdasarkan informasi Pemkab Bekasi, lanjut Ineu, izin dari Meikarta itu masih berproses yaitu berupa izin penggunaan lahan. Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar segera diproses, meski kewenangannya di pemkab, tetapi Bekasi menjadi bagian dari kawasan Bodetabek – Karawang – Purwakarta.

Menurutnya pengembangan pembangunan harus terkoneksi dengan wilayah lain, yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, karena ada perda yang mewajibkan hal tersebut.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Daddy Rohanady menyatakan sebenarnya proyek Meikarta luas kawasannya baru mendapat izin 84 hektare dari 143 hektare yang diajukan.

Lippo Grup yang menaunginya diketahui sudah memiliki izin penguasaan tanah di salah satu Pengembangan Kawasan Nasional (PKN) tersebut seluas 480 hektare sejak 1994.
”Data ini tidak sama dengan yang diproyeksikan untuk pembangunan kawasan tersebut, sehingga ini jelas ada pelanggaran administrasi,” ujar Daddy.

Daddy menambahkan, data-data tersebut memang terkait dengan trik pemasaran “barang dagangan”. Sebab, di dalam portalnya Meikarta banyak menjanjikan fasilitas, termasuk mencantumkan angka luasan yang sekitar 500 haktare.

Kemudian perizinan yang belum sepenuhnya mereka kantongi. Di sisi lain, RTRW Kabupaten Bekasi sudah rampung. Tetapi, RDTR-nya masih dalam proses finalisasi di BKPRD. Tidak mengherankan kalau kemudian kondisi tersebut menuai pro-kontra.

”Di lapangan, memang belum ada fisik bangunan yang berdiri. Namun, alat berat sudah siap dan bahkan tiang pancang mulai di beberapa titik,” katanya.

Dia menilai, sebaiknya prosedur kebijakan harus diikuti agar dikemudian hari tidak menimbulkan sejumlah persoalan. Jika tidak, maka berpotensi menimbulkan masalah mulai dari luas lahan yang di klaim hingga jeratan secara hukum. “Karena itu, saya meminta stop dulu saja sampai semua urusan perizinannya selesai,” tutur Daddy. (B-002)***