APBN Terbatas ”Memaksa” Pemerintah Mencari Sumber Dana Pembangunan

427

BISNIS BANDUNG – Peneliti Center for Economics and Development Studies, Teguh Santoso, SE, M.Sc mengemukakan, pemerintah saat ini tengah mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur, guna mendorong daya saing perekonomian dan bangsa membutuhkan dana sangat besar.

Menurut Teguh , kapasitas APBN yang terbatas ”memaksa” pemerintah mencari sumber pembiayaan. Di antaranya, melalui program tax amnesty. Kemudian mencabut subsidi listrik bagi masyarakat pengguna listrik berdaya 900 VA . Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mewacanakan untuk menurunkan batas penghasilan tidak pajak (PTKP). ”Terakhir, Presiden mewacanakan pemanfaatan dana haji untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur,” papar Teguh , Senin (07/08/17) di Bandung.

Menurutnya, dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagian besar merupakan dana nganggur idle fund yang ditempatkan dalam deposito dan giro operasional syariah. Saat ini dana haji yang dikelola BPKH kurang lebih mencapai Rp 95 triliun.

Dari jumlah tersebut, mulai tahun 2011 sekira Rp 36 triliun (37%) disalurkan dalam instrument obligasi melalui Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) . Melihat data tersebut, lanjut Teguh, pada dasarnya dana haji sudah digunakan untuk pembiayaan APBN sejak tahun 2011, yang secara tidak langsung juga digunakan untuk pembiayaan pembangunan .

Dalam UU nomor 34 Tahun 2014, menga- atur pengelolaan dana haji, mulai dari penerimaan keuangan haji hingga bentuk pengeluaran keuangan haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dalam pasal 10c UU, pemanfaatan melalui investasi/penempatan keuangan haji merupakan bentuk komponen pengeluaran keuangan haji.

Pasal 24 dan pasal 46, UU nomor 34 Tahun 2014, BPKH berwenang untuk menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat likuiditas. Dari aturan tersebut, tidak disebutkan pemanfaatan dana haji harus seijin pemilik dana (calon haji), bahkan DPR.

Hal ini karena pengelolaan keuangan haji sepenuhnya merupakan hak dan kewajiban BPKH. Jenis investasi yang diperbolehkan, yakni produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lain yang sesuai dengan ketentuan (pasal 24) dan diatur dalam peraturan pemerintah. Dana haji dapat digunakan dalam berbagai instrument investasi. Meski tidak secara spesifik disebutkan investasi dalam infastruktur.

Pemanfaatan dana haji untuk infrastruktur ini mendapat “sinyal” dari Majelis Ulama Indonesia. Dana haji dapat digunakan untuk investasi sepanjang dilakukan sesuai syariah, aman, tidak membawa kerugian dan membawa kemaslahatan.

Menurut Teguh Santoso, jika di Indonesia , BPKH baru dibentuk, Malaysia telah memiliki lembaga serupa sejak lima dekade lalu. Pada tahun 1963, telah memiliki Lembaga Tabung Haji Malaysia (LTHM). Sama de­ngan BPKH, LTHM menerima dan mengelola (memanfaatkan) dana calon jemaah haji Negeri Jiran. Tak tanggung-tanggung, dana yang dikelolanya mencapai hampir 2 kali lipat dana haji Indonesia. Dana haji Malaysia mencapai 59,5 Milyar Ringgit atau Rp 180 triliun.

Saat ini, LTHM menempatkan dananya pada investasi saham sebesar 50%, real estate 20% , deposito serta reksadana 10%. Investasi saham dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki dampak besar pada perekonomian, seperti perkebunan, properti hingga konsesi dan pembangunan infrastruktur. “Melihat Malaysia, jelas kita sudah tertinggal jauh dalam pemanfaatan dana haji,” tutur Teguh.

Saat ini pemerintah telah memiliki Instrument Project Based Sukuk (PBS) yang sesuai dengan sifat dan tujuan pemanfaatan dana haji . Sesuai dengan namanya, PBS merupakan bentuk sukuk yang diterbitkan dalam rangka pembiayaan proyek-proyek negara. Penerbitan PBS ini adalah nilai uang atau hasil dari proyek-proyek yang dibiayai PBS dimasa yang akan datang (future cashflow).

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran ini menyebut, PBS bukan barang baru sebagai instrument investasi di Indonesia. Produk tersebut sudah ada sejak tahun 2011, namun belum banyak dilirik oleh investor. Dari segi regulasi sudah memadai, yakni dengan PMK No.113/PMK. 08/2013 mengenai prosedur pelaksanaan Project Based Sukuk, kemudian peraturan PMK No.24/PMK.05/2014 tentang prosedur pembayaran untuk project financing dan PMK No.44/PMK.08/2014, serta prosedur monitoring, evaluasi dan laporan mengenai project financing oleh sukuk negara. Instrument PBS ini sesuai dengan sifat, regulasi dan peruntukan dana haji. “Pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur, regulasi mendukung, instrument investasi ada, kemanfaatan nyata, kenapa tidak dilakukan,” pungkas Teguh BB. (E-018)***