Membidik Potensi Pajak Kemenkeu Targetkan Tax Ratio 16%

391

BISNIS BANDUNG— Ketua Bidang Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional , Joko Heryono mengungkapkan, Kementerian Keuangan menargetkan peningkatan tax ratio pada tahun 2019 sebesar 16 % dengan harapan bisa mengungguli beberapa
negara ASEAN yang sudah menerapkannya.

Menurut Djoko, jika pada APBN 2017 pendapatan dari pajak Rp. 1.487 triliun (tax ratio 12 %), kalau tax ratio menjadi 16 % pada tahun 2019, pendapatan dari pajak akan mencapai Rp. 2.080 triliun (16xPDB saat ini ).

Pemerintah saat ini tengah memacu pembangunan infrastruktur yang harus didukung oleh APBN cukup besar. Mengandalkan utang untuk menutup defisit tidak boleh dilakukan terus karena bila debt ratio melebihi 30 % , iklim investasi akan terpengaruh.
”Alternatif agar tidak berutang yakni dengan meningkatkan pendapatan dari sektor pajak yang kini dilakukan pemerintah,” ucap Joko.

Tidak berhenti sebatas itu, terbitnya Perppu nomor 1 tahun 2017 , dirilis untuk membuka ruang gerak pemerintah ”mengintip” uang yang ditaruh pemiliknya di bank. Kalau ketahuan, bisa terkena pajak lebih besar lagi.

Menkeu terus mencari cara untuk impiannya, yakni agar tax ratio bisa mencapai 16 % pada tahun 2019. Mulai dari meningkatkan pajak PPh 21, menyesuaikan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) dengan UMP yang berlaku di masing masing provinsi.

Kalau saat ini PTKP besarannya Rp 54 juta/tahun atau Rp. 4.5 juta/bulan, rencana pemerintah akan menerapkan PTKP baru di masing- masing provinsi. ”Tentu-nya provinsi dengan Upah Minimun Provinsi (UMP) yang rendah akan memiliki PTKP yang lebih rendah dari Rp 54 juta/tahun,” papar Joko, Selasa (8/8/17) di Bandung.

Menurut pemerintah, target penambahan pajak via PPh 21 sekitar Rp 18 triliun. Menurut saya, lanjut Joko, kebijakan pemerintah ini tidak adil dan tidak tepat untuk saat ini maupun dalam kurun waktu dua tahun ke depan, kondisi daya beli masyarakat terus mengalami penurunan.

Buruh berharap pemerintah mempertimbangkan dengan bijak rencana penentuan PTKP yang di­sesuaikan dengan UMP. Pasalnya saat ini buruh sudah menanggung potongan upah JHT BPJS 2%, Jaminan Pensiun 1%, BPJS Kesehatan 1%, Iuran SPSB 1%, PPH 21 5 %, PPN Konsumsi 10% serta iuran Lingkungan 1%.

Melakukan perlawanan
Menyikapi rencana pemerintah, dihubungi terpisah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Roy Jinto menyatakan menolak rencana pemerintah untuk menurunkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dari Rp 4,5 juta, disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) .

”Tentu saja, kebijakan tersebut sangat merugikan buruh, karena dapat dipastikan semua pekerja akan dipotong upahnya sekitar 5%. Kebijakan tersebut akan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat buruh”, ungkap Roy Jinto kepada BB, Rabu (9/08/17) di Bandung.

Selama ini, pajak penghasilan dipotong langsung oleh perusahaan dari upah pekerja. Kami melihat pemerintah saat ini terlalu banyak memaksakan kehendak , membuat aturan yang merugikan pekerja.

Sangat ironis
Pemerintah tidak berpihak pada pekerja. ”Sangat ironis, di sisi lain pemerintah memberikan keringan pajak kepada pengusaha dan pengampunan melalui tax amesty, tapi pekerja yang pengasilannya minim harus membayar pajak penghasilan,” tegas Roy menyikapi ketidakadilan pemerintah.

Apabila pemerintah memaksakan merealisasikan kehendaknya, komponen buruh siap melakukan perlawanan dengan melakukan aksi besar-besaran. Dikemukakan Roy, seharusnya pemerintah menghemat anggaran, di antaranya dengan mengurangi gaji para pejabat, anggota DPR dan bentuk pemborosan lainnya yang berdampak negatif pada masyarakat kecil.

Roy mengungkapkan lebih lanjut , pemerintah sudah melakukan pengurangan subsidi BBM dan TDL . Kemudian ada lagi kebijakan yang akan merugikan buruh yang upahnya minim.
Karena sudah banyak potongan, mulai dari BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan, dana pensiun, tabungan perumahan rakyat dan lainnya. ”Langkah awal yang dilakukan KSPSI terkait rencana pemberlakuan menurunkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yakni, mengirim surat penolakan kepada Menteri Keuangan dan Dirjen pajak, apabila tidak ada tanggapan akan melakukan penolakan dengan turun ke jalan, atau dengan kata lain aksi unjuk rasa,” pungkas Roy.
(E-018) ***