Dana Investasi Haji Harus Untuk Kepentingan Haji

91

Polemik dana investasi haji yang akan digunakan pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur, menuai pro dan kontra. Wakil ketua dpr republik indonesia fahri hamzah, menilai, jika tidak untuk kepentingan para jamaah haji, hal tersebut melanggar undang-undang tentang pengelolaan keuangan haji.

Rencana pemerintah pusat menambah manfaat dana haji yang dikelola badan pengelola keuangan haji atau bpkh, untuk investasi menguntungkan seperti pembangunan infratuktur, menuai pro kontra. Wakil ketua dewan perwakilan rakyat atau dpr republik indonesia, fahri hamzah menilai, investasi dana haji bisa digunakan pemerintah, asalkan sesuai prosedur, seperti pembangunan manasik haji dan insfratuktur hotel untuk kepentingan jamaah haji. Jika dana haji digunakan untuk pembangunan insfratuktur monorel atau lainnya yang tidak berhubungan dengan haji, merupakan pelanggaran undang-undang.

Fahri meminta pemerintah bersikap bijak dalam mengalokasikan dana investasi haji, ke segmen yang menguntungkan dan tidak membuat rugi masyarakat calon jemaah haji.

Fahri menambahkan, jika bersikukuh akan menggunakan dana investasi haji pada pembangunan infrastuktur lain, pemerintah melanggar undang-undang tentang dana haji.

Yuwana Kurniawan, Bandung TV